
Foto bersama serangkaian Rakor Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Wilayah Bali dan Nusa Tenggara, di Nusa Dua, Selasa (30/7/2024).
BADUNG – Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) Republik Indonesia (RI) melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Wilayah Bali dan Nusa Tenggara, di Nusa Dua, Selasa (30/7/2024). Hadir secara langsung Menkopolhukam, Hadi Tjahjanto.
Ditemui seusai acara, Menko Hadi menyebut bahwa itu merupakan rakor ketiga, setelah sebelumnya dilaksanakan pada sejumlah wilayah lain. Rakor dilaksanakan sebagai bentuk upaya penyamaan persepsi langkah strategis melalui sinergi antara pemerintah, penyelenggara Pemilu, dan peserta Pemilu.
“Tujuannya adalah, agar penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 nanti dapat berjalan dengan aman, lancar, jujur, adil, dan sesuai dengan koridor hukum berlaku,” sebutnya.
Rakor di Bali, kata dia, menghadirkan sejumlah narasumber. Di antaranya adalah Ketua KPU RI yang menyampaikan terkait dengan tahapan Pilkada, serta hasil pemetaan potensi permasalahan yang mungkin akan terjadi di Pilkada serentak.
Kemudian, ada pula Ketua Bawaslu RI yang menyampaikan kesiapan pengawasan Pilkada Serentak 2024. Ketiga, yaitu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dengan penyampaian terkait dengan perkembangan penyaluran anggaran Pilkada. “Dan saya juga sampaikan kepada Pak Mendagri dan rekan-rekan Kemendagri, untuk terus mendorong realisasi anggaran Pilkada kepada KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri,” imbuhnya.
Narasumber berikutnya, sambung dia, adalah dari TNI-Polri yang menyampaikan kaitan dengan berbagai dinamika yang mungkin terjadi selama tahapan Pilkada. Selain itu juga mengenai rencana kesiapan pengamanan, termasuk indeks kerawanan Pemilu.
“Dan berikutnya adalah, kita juga bicarakan termasuk kesiapan penyelenggaraan Pemilu menghadapi ancaman serangan siber yang disampaikan oleh Kepala BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) yang dalam hal ini diwakili oleh Deputi II,” imbuhnya.
Koordinasi kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah, dipastikan akan terus ditingkatkan. Tidak lain adalah untuk menyukseskan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024, sesuai regulasi dan ketentuan berlaku.
“Saya berpesan bahwa rapat koordinasi ini agar segera ditindaklanjuti oleh Forkopimda dan penyelenggara Pemilu pada tingkat daerah. Agar hal hal yang berpotensi mengganggu tahapan Pilkada Serentak 2024 dapat diatasi secara bersama-sama. Terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, TNI dan Polri,” ucapnya.
Kemudian disampaikannya pula, setelah Bali, dalam waktu dekat Rakor serupa akan dilaksanakan di Yogyakarta. Rakor tersebut secara khusus akan membahas mengenai kesiapan penyelenggaraan Pilkada di wilayah Jawa. (adi,dha)