DENPASAR – Pertumbuhan perekonomian Bali masih ditopang oleh sektor pariwisata (56,78 persen) disusul pertanian (9,24 persen), kelautan dan perikanan (4,21 persen), industri (14,63 persen) dan sektor lain (15,14 persen).
Data tersebut dipaparkan Pejabat Fungsional Ahli Perencana Utama Bappeda Provinsi Bali I Putu Astawa saat menjadi pembicara INDEF School of Political Economy (ISPE) Bali di Fakultas Pertanian Universitas Udayana, Rabu (7/12/2022).
Menurutnya, kontribusi ekonomi Bali di luar sektor pariwisata relatif kecil dan cenderung menurun.
“Nah, untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi Bali, pemerintah melalui regulasi aturan, baik perda maupun peraturan gubernur telah ditetapkan,” ujar mantan Kadisparda Provinsi Bali ini.
Ia menyebut Perda Nomor 8 tahun 2019 tentang sistem pertanian organik, Pergub 99 tahun 2018 tentang pemasaran produk pertanian lokal Bali, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perlindungan terhadap sektor pertanian.
Jadi, produk hukum ini salah satu upaya menjaga sektor pertanian, perkebunan agar tidak tergerus sekaligus menjadi penopang sektor pariwisata, “ jelasnya.
Astawa kembali memaparkan, kecenderungan sektor pertanian, perkebunan, kerajinan, kelauatan, belum diberdayakan secara optimal, bahkan cenderung bergeser beralih ke sektor pariwisata.
“Contoh, petani sekarang sebagian besar kalangan berumur, jarang anak- anak muda yang serius menggeluti pertanian, ini tantangan saat ini,” ucapnya.
Masalah lainnya yaitu sumber daya alam, air, subak, dan lingkungan.
“Antara hulu dan hilir masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu ditangani, semisal masalah sampah, pemanfaatan hutan, alih fungsi lahan dan sebagainya, ini perlu satu upaya bersama tidak saja pemerintah melainkan sinergi semua pihak,” ungkapnya.
Sementara, Prof. I Nyoman Darma Putra yang turut hadir sebagai pembicara memaparkan masalah deplomasi budaya bagian dari cultural capital.
”Modal budaya salah satu cara sebuah negara melakukan diplomasi politik. Sayangnya, selama perhelatan KTT G20 tidak menyentuh soal budaya,” ungkap Prof. Darma Putra.
Pada pelaksanaan KTT G20 misalnya, menyiapkan menu makanan untuk kepala negara saja diperlukan waktu cukup panjang.
“ Kalau tidak salah sejak Februari 2022 sudah dirancang menu apa yang akan disajikan untuk menjamu para kepala negara dari berbagai negara di dunia, melibatkan juru masak andal dan profesional,” ungkap Guru Besar Sastra, Budaya dan Pariwisata Unud ini.
Ada potensi besar kalau berbicara gastronomi, makanan, kuliner dalam gaya diplomasi pemimpin besar di dunia.
“Melalui budaya kuliner bisa menjadi media untuk menjalin misi politik. Artinya, pertemuan sekelas G20 seharusnya menyentuh soal budaya, namun saya tidak melihat isi deklarasi KTT G20 ada dimasukan tentang budaya,” tegasnya.
Darma Putra juga mengkritisi manfaat dari pelaksanaan KTT di Bali. Satu sisi, sebagai ajang promosi pariwisata, tapi jika melihat setiap hajatan besar, selalu ada pengembangan atau pembangunan pendukung yang seolah – olah diperuntukkan untuk kepentingan KTT semata sehingga perlu menjadi catatan.
“ Misalnya, karena ada pertemuan dunia di Bali baru dibangun jalan tol laut, underpass. Kalau tidak ada KTT berarti tidak ada bangunan itu. Artinya, kapan untuk kebutuhan kepentingan masyarakat, dermaga Sanur sudah berapa gubernur lewat baru sekarang terwujud. Hal inilah menjadi catatan untuk pemegang kebijakan yang harus serius menyiapkan sarana prasarana tidak saat ada event besar saja,” tandasnya. (sur)
