DENPASAR – Mantan Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana menyisakan banyak Pekerjaan Rumah (PR) yang belum bisa dituntaskan saat berakhirnya masa jabatannya selama dua periode menjabat. Penjabat (Pj) Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana yang baru menjabat satu setengah bulan diminta untuk menyelesaikan semua program yang belum terselesaikan terlebih lagi pasca Pandemi Covid-19.
Banyak program bupati sebelumnya tidak bisa diselesaikan. Buleleng harus mampu menggali semua sektor lain yang berpeluang untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Buleleng.
Buleleng tidak bisa mengandalkan sektor pariwiasata untuk mendongkrak PAD. Buleleng harus tetap kembali mengembangkan pada sektor pertanian dengan berbagai produk unggulan. Penegasan itu disampaikan Ketua DPC Partai Hanura, Kabupaten Buleleng Gde Wisnaya Wisna, beberapa waktu lalu di Sekretariat DPD Hanura Provinsi Bali.
Menurutnya Bueleng merupakan wilayah yang paling luas dari kabupaten kota yang ada di Bali. Luasnya mencapai 23 persen dari luas Pulau Bali dengan 815 ribu penduduk.
Wisnaya Wisna mengatakan Lihadnyana mempunyai tugas berat sebagai Pj Bupati menggantikan Putu Agus Suradnyana. Terlebih lagi dampak pandemi Covid-19, terjadi keterpurukan ekonomi yang luarbiasa dan pemulihan ekonomi membutuhkan waktu panjang.
Dalam pemulihan ekonomi, Kabupaten Buleleng diharapkan tidak terlalu fokus pada sektor pariwisata sebaliknya Buleleng harus kembali memajukan sektor pertanian. Sebab, Buleleng sejak dulu memiliki berbagai keunggulan pada sektor pertanian dengan menggembangkan berbagai produk unggulan yang bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat Buleleng.
Gde Wisnaya Wisna menyampaikan PDRB Disumbangkan dari sektor pertanian hampir 25 persen dan kenyataannya destinasi wisata di Buleleng belum banyak memberikan kontribusi. Hal itu dikarenakan adanya keengganan wisatawan datang ke Buleleng, selain tempat yang jauh dari bandara juga jalan menuju Buleleng masih banyak berkelok meski sudah dibangun jalan shortcut.
“Pokoknya, Buleleng jangan ikut-ikutan kembangkan sektor pariwisata dan Buleleng harus kembali kembangkan pertanian,”tegasnya.
PR lain, lanjut politisi Hanura Bueleng ini, menyoroti persoalan tenaga kontrak di lingkungan Pemkab Buleleng jumlahnya juga sangat banyak. Hal ini juga menjadi beban yang sangat berat bagi APBD Buleleng.
Menurutnya dana APBD sebesar Rp 42 miliar diserap untuk biaya pegawai kontrak dan kedepan dana alokasi khusus (DAU) dari pusat juga akan semakin berkurang. Sehingga Buleleng akan kekurangan biaya guna menutupi pembiayaan pegawai kontrak karena pegawainya lebih banyak ketimbang biaya yang dianggarkan.
Ketua DPC Hanura Buleleng ini berharap, Buleleng harus mampu menggali sumber-sumber pendapatan yang lain selain sektor pariwisata. Sektor ini sangat riskan dan sensitif dari berbagai isu, contohkan dimasa pandemi, sektor ini sangat terpuruk. Berbeda dengan sektor pertanian dan terlebih lagi yang dikembangkan pertanian organik dengan produk unggulan.
“Buleleng tidak bisa mengandalkan dana DAU dari pusat, Buleleng harus mencari sumber-sumber lain guna menutupi kekurangan biaya dalam APBD Buleleng sehingga tidak memunculkan masalah sosial,”pungkasnya. (arn/jon)
