BULELENG – Wakil rakyat yang tergabung dalam Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Buleleng sepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD Tahun 2022.
Selain dirancang dengan azas realistis dan produktif serta tepat sasaran, Banggar juga mengapresiasi kehadiran Penjabat (Pj) Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana pada rapat pembahasan sebagai langkah strategis yang dapat memberikan vibrasi positif terhadap proses pembangunan di Kabupaten Buleleng.
“Kami apresiasi kehadiran Pj Bupati pada rapat pembahasan KUA-PPAS Perubahan APBD tahun 2022 yang dirancang realistis, produktif serta tepat sasaran sebagai langkah maju dalam penyusunan APBD Buleleng,” ungkap Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna usai memimpin rapat pembahasan KUA-PPAS Perubahan APBD tahun 2022 dengan TAPD Kabupaten Buleleng, Jumat (9/9/2022).
Supriatna yang juga Ketua Banggar DPRD Buleleng menandaskan dalam mewujudkan KUA-PPAS APBD yang dirancang realistis, produktif dan tepat sasaran, harus ada komitmen dan keterbukaan pemerintah daerah, eksekutif dan legeslatif.
“Dengan komitmen dan keterbukaan sebagaimana disampaikan Pj Bupati Buleleng terkait perubahan KUA-PPAS APBD Tahun 2022, secara umum ulasan dan penjelasan yang menjadi poin penting sudah dapat dipahami,” terangnya.
Ia menambahkan, beberapa aspirasi dan catatan anggota dewan seperti peningkatan pendapatan daerah sebesar Rp 54 Miliar lebijh, tercecernya dana hibah yang difasilitasi dewan, penyertaan modal pada BLU RSUD Buleleng dan pengangkatan pegawai kontrak/honorer menjadi P3K juga telah diakomodir dan mendapat penjelasan.
“Seperti dana hibah yang difasilitasi dewan, sebenarnya sudah dianggarkan tapi belum direalisasikan. Melalui APBD Perubahan 2022 akan direalisasikan,” tegasnya.
Senada dengan Ketua DPRD Buleleng, Ketut Lihadnyana selaku Pj Bupati Buleleng mengungkapkan Pemkab Buleleng melalui TAPD telah melakukan penyisiran anggaran untuk memenuhi kebutuhan anggaran pada APBD Perubahan Tahun 2022.
“Dari penyisiran anggaran diperoleh angka Rp19 Miliar, antara lain digunakan untuk memenuhi kebutuhan dana hibah yang difasilitasi dewan senilai Rp750 Juta/anggota. Kami juga berharap bantuan dari pimpinan dan anggota dewan untuk membantu agar kebutuhan anggaran ditahun 2022 dapat terpenuhi dan terealisasi sesuai regulasi yang ada,” ujarnya.
Ia menambahkan, alokasi dana Rp16 Miliar untuk penyertaan modal di RSUD Buleleng juga sudah dijelaskan dan dipahami, termasuk pengangkatan P3K yang saat ini dalam proses pendataan.
“Alokasi dana untuk penyertaan modal RSUD Buleleng sudah dijelaskan. Terkait pengangkatan P3K yang masih dalam proses pendataan juga sudah, kami berharap bisa selesai tahun ini, karena tahun 2023 tidak ada lagi pengangkatan pegawai kontrak dan honorer,” pungkasnya.(kar/jon)
