MANGUPURA- Fraksi Badung Gede DPRD Badung memberikan sepuluh catatan terhadap rancangan perubahan kebijakan umum APBD Kabupaten Badung tahun anggaran 2022 dan rancangan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Kabupaten Badung tahun anggaran 2022.
Sepuluh catatan tersebut dituangkan dalam Pemandangan Umum Fraksi-fraksi yang dibacakan I Made Wijaya, SE., pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Badung, Rabu (10/8/2022). Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Badung, Putu Parwata didampingi Wakil Ketua I, Wayan Suyasa turut dihadiri Bupati Badung, Nyoman Giri Prasta beserta jajaran.
Made Wijaya mengatakan, penjelasan Bupati Badung pada pembukaan sidang paripurna terhadap beberapa rancangan perubahan kebijakan umum APBD Kabupaten Badung serta rancangan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Kabupaten Badung tahun anggaran 2022 dapat dipahami dengan baik.
“Namun kami dari Fraksi Badung Gede memberikan pandangan berupa saran, masukan dan pendapat. Pertama terkait proyeksi target perubahan pendapatan daerah yang mengalami tren peningkatan yang cukup baik dan sangat menjanjikan, yakni naik sebesar Rp 676.779.978.957 terutama pada aspek Pendapatan Asli Daerah,” ungkapnya.
Menurutnya, PAD Badung sebelumnya Rp 2.081.220.339.506 meningkat menjadi Rp 2.756.145.537.463 atau naik sebesar Rp 674.925.197.957. Ditambah penerimaan pembiayaan berupa Silpa tahun sebelumnya dan penerimaan pinjaman daerah, sehingga penerimaan daerah mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp 882.404.717.248.
“Kenaikan yang signifikan ini, sudah tentu sebagai dampak pertumbuhan industri pariwisata yang seiring dengan perhelatan G20 ditahun 2022 yang patut kita syukuri bersama. Yang belum kami ketahui bagaimana kondisi pariwisata pasca perhelatan G20 dilaksanakan. Untuk itu, kami tidak henti-hentinya mendorong semua pihak untuk berinovasi meningkatkan pendapatan daerah, sehingga pokok-pokok pikiran baik yang melalui hibah maupun kegiatan yang difasilitasi oleh dewan tidak tereliminasi ditengah jalan,” terangnya.
Catatan kedua, terang Made Wijaya berdasarkan dokumen belanja pada rancangan perubahan kebijakan umum apbd serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Kabupaten Badung tahun anggaran 2022 dirancang sebesar Rp 4.085.062.831.200,00 meningkat sebesar Rp 832.404.717.248 atau naik 25,59 persen dari APBD induk tahun anggaran 2022.
“Melihat kenaikan belanja pada perubahan cukup besar, kami berharap pada pemerintah untuk dapat mengimplementsikan program kegiatan dan hibah untuk masyarakat yang difasilitasi oleh anggota dewan mendapat prioritas dalam pencairannya, yakni dimohon dapat dilaksanakan setelah rapat paripurna perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2022 ini,” ucapnya.
Fraksi Badung Gede juga mengingatkan urusan pemerintahan wajib sudah tentu mengikuti aturanyang ada, seperti pendidikan sudah pasti tunduk dengan yang disyaratkan oleh undang-undang. Begitu juga tentang kesehatan agar sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan harapan agar kualitas output pekerjaan dapat terjaga.
Keempat terkait urusan pemerintah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang dalam rancangan perubahan tahun anggaran 2022 mendapat alokasi anggaran cukup signifikan dalam batas waktu yang begitu terbatas kami harapkan dapat terserap dengan baik. Sebab, dalam semester pertama daya serapnya masih termasuk belum mencapai target secara maksimal. Pihaknya juga mengingatkan dibidang perumahan dan kawasan pemukiman dengan waktu terbatas kami harapkan dapat direalisasikan tepat waktu. Sebab, berdasarkan laporan semester pertama daya serapnya masih perlu ditingkatkan.
Program pengelolaan persampahan yang terus menjadi permasalahan di tengah masyarakat, bahkan pemerintah daerah telah mencanangkan penanganan sampah berbasis sumber, juga menjadi perhatian Fraksi Badung Gede. Selain itu juga terkait mengalokasikan belanja daerah sesuai dengan kebijakan prioritas pada tematik tahunan, sesuai dengan RKPD serta lebih peka terhadap situasi dan kondisi yang dihadapi masyarakat saat ini.
“Kami berharap agar semua perangkat daerah mampu mencapai target yang direncanakan, sebagai konsekuensi alokasi anggaran yang diterima. Namun, kami mengapresiasi kepada Pemkab Badung yang telah mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan hak-hak ASN, PPPK, dan TK2D pada perubahan prioritas.
Untuk itu, pihaknya sependapat, dua rancangan tersebut dapat ditetapkan setelah mendapatkan evaluasi Gubernur Bali.(litt)
