Masyarakat Sanur Tolak Pembangunan Terminal LNG dan Revisi RTRW Bali

0
170
Datangi DPRD Bali, Masyarakat Sanur menolak pembangunan terminal LNG di hutan mangrove dan revisi RTRW

DENPASAR – Ratusan masyarakat Sanur mendatangi gedung DPRD Bali dan menyuarakan penolakan secara tegas pembangunan terminal Liquified Natural Gas (LNG) di kawasan hutan Mangrove dan menolak adanya revisi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Bali.

Kehadiran masyarakat juga didukung penuh para tokoh yang sedang duduk di kursi legislatif. Menariknya, ditengah-tengah aksi demo yang dilakukan, Selasa (21/6/2022) long march dari parkir timur ke gedung DPRD Bali. Aksi demomasyarakat Sanur diiringi tabuh baleganjur lengkap dengan Barong dan Rangda. Sejumlah masyarakat membawa spanduk berisi tulisan ‘Tolak Revisi RTRW yang mengakomodir pembangunan terminal gas cair LNG di kawasan Mangrove. Kehadiran ratusan masyarakat Sanur diterima oleh Ketua Komisi III Anak Agung Ngurah Adhi Ardhana, didampingi sejumlah anggota Komisi I dan Komisi IV DPRD Bali.

Dihadapan wakil rakyat Bali, satu per satu tokoh masyarakat Sanur angkat bicara diantaranya LSM Lingkungan Made Mangku. Menurutnya kalau pembangunan terminal LNG itu dipaksakan, Muntig Siokan Sanur yang ada saat ini sebagai tempat rekreasi dan berwisata disepanjang pantai akan habis tergerus. Selain merusak lingkungan akibat terjadinya pengerukan terumbu karang dipastikan juga akan habis dan mengalami kerusakan yang sangat parah.

Made Mangku mengatakan, hasil pengerukan alur diperkirakan akan terdapat 3,450 juta ton meter kubik dan dijual ke Bali Turtle Island Developmen (BTID) yang ada di Serangan dan Sanur tidak akan dapat apa-apa.

“Sekarang tidak ada lagi istilah mendorong untuk membangun tetapi yang ada hanya satu kata, tolak,” tegasnya.

Sementara tokoh masyarakat Sanur Made Arjaya, mengatakan dalam sosialisasi rencana pembangunan Terminal LNG selalu disebutkan sudah menjadi kesepakatan yang dituangkan dalam MoU dan disetujuak oleh pak gubernur. Bahkan semua ijin-ijin juga sudah ditunjukan yang seolah-olah semuanya sudah jadi. Sekarang tinggal revisi Perda RTRW saja. Namun sesungguhnya yang benar, yang mana? Hal ini tentunya membuat masyarakat Intaran Sanur dan kota Denpasar menjadi bingung.

“Sekarang kita akan melihat kinerja bapak-bapak di dewan sudah terintegrasi dengan pengusaha dan yang terjadi kami yang dikibuli,”katanya.

Dalam kesempatan tersebut Arjaya juga meminta kepada wakil rakyat di DPRD, silahkan dekati bendesa kalau ingin dapat suara lagi pada pemilu mendatang. Rakyat akan membuktikan perjuangannya memperjuangkan aspirasi masyarakat.

“Kalau mau cari dukungan datang ke bendesa,”sindirnya.

Arjaya menambahkan, sebagai wakil rakyat yang memiliki komitmen dalam memperjuangkan rakyat akan berbeda jauh kalau menjadi petugas partai yang harus menjalankan perintah partai dipastikan tidak akan bisa berbuat apa untuk kepentingan rakyat melainkan harus tunduk terhadap perintah partai.

Arjaya juga mengingatkan bahwa daerah Sanur merupakan kawasan yang sangat angker. Bahkan banyak penjaga roh halus dikawasan pantai di sepanjang wilayah Sanur. Arjayapun memohon agar para ancangan roh halus dan para penjaga didunia kegelapan di Sanur mencari para pembuat kebijakan pembangunan terminal LNG.

“Jan banggul (pemangku) ida sesuhunan di Sanur terus mendoakan, siapa yang tidak berniat baik dan membuat kebijakan tersebut supaya dicari dan jangan masyarakat Sanur yang diganggu,”pintanya.

Sementara Wayan Mariyana Wandira yang juga Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar mengatakan adanya pembangunan Terminal LNG ini keberadaan warga Sanur terancam. Menurut Wandira warga Sanur bangkit bukan hajatan dan bukan hasutan tetapi murni panggilan hati nurani dan hadir u menyelematkan lingkungan.

“Prinsip kami dipolitik, suara rakyat adalah suara tuhan. Bahwa yang kita inginkan untuk tolak, pasti disuarakan untuk ditolak. Artinya kita tidak perlu ragu. Tolak pembangunan LNG dan kita tidak mau dikibuli lagi,”pungkasnya. (arn/jon)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

18 − nine =