Masyarakat Intaran Pertanyakan Pembangunan Terminal LNG Harus Di Hutan Mangrove

0
167
Warga Intaran Sanur datangi DPRD Bali pertanyakan pembangunan Terminal LNG di hutan mangrove

DENPASAR – Rencana pembangunan Terminal LNG yang berada di kawasan Hutan Mangrove Sanur mendapat penolakan dari masyarakat Desa Adat Intaran. Terminal gas cair yang dibangun anak perusahaan PLN, PT. PLN Gas & Geothermal (PLNGG) bersama Perusahaan Daerah PT. Dewata Energi Bersih (DEB) di kawasan hutan Mangrove tersebut dianggap bisa merusak alam.

Bendesa Adat Intaran Sanur Gusti Agung Alit Kencana mempertanyakan kenapa harus dibangun di kawasan hutan mangrove yang jelas-jelas akan merusakan lingkungan. Hal itu disampaikan bersama warga saat menyampaikan penolakannnya di Wantilan DPRD Bali, Selasa (21/06/2022). Bendesa Gusti Agung Alit Kencana menyampaikan, sejatinya masyarakat tak menolak adanya pembanguna tersebut. Akan tetapi, lebih kepada lokasi pembangunan.

“Rencana pembangunan LNG di kawasan Mangrove, kita tidak pernah menolak LNG itu. Semua tahu LNG bersih, tapi yang kita tolak adalah tempatnya,” katanya.

Bendesa Intaran Sanur inj juga mempertanyakan alasan kenapa pembangunan dilakukan di kawasan Mangrove. Selain itu, dirinya bersama para warga juga mempertanyakan bagaimana sikap dari DPRD Bali dalam menyikapi pembangunan tersebut.

“Kenapa dibawa ke hutan Mangrove. Ini yang turun masyarakat kami baru 7 persen. Kami belum mempertaruhkan kekuatan kami seluruhnya. Tapi kita lihat, apakah anggoa DPRD kita sama aspirasinya dengan kami,” tegasnya.

Menurutnya masyarakat Sanur utamanya Desa Adat Intaran sangat mendukung adanya pembangunan. Hanya saja, jangan sampaik merusak alam dan lingkungan. Apalagi, dalam visi misi Gubernur Bali Wayan Koster yakni Nangun Sat Kerthi Loka Bali ada unsur Wana Kerthi, Jana Kerthi, dan Danu Kerthi.

“Kami sangat apresiasi pembangunan, tidak pernah Desa Adat Intaran melawan pembangunan, asalkan tidak menghancurkan alam. Gubernur menyampaikan sudah jelas Sat Kerthi Loka Bali. Segara kerti. Wana Kerthi, Jana Kerthi,” bebernya.

Dalam pembangunan Bali dan kehidupan masyarakat Bali sejak dahulu sudah hidup sesuai konsep Tri Hita Karana. Salah satunya bagaimana menjaga hubungan manusia dengan alam. Oleh karena itu, pembangunan tersebut harus mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 utamanya Pasal 33.

“Kita harus bersahabat dengan alam. Ini adalah mendukung apa yang beliau sampaikan. Sudah jelas di sana, lakukan disana, tidak akan ada yang protes tidak akan ada melawan. PAD Kota Denpasar itu 70 persen dari Sanur. Kami ingin menyampaikan apa yang sudah ada dalam Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Ruang Pasal 33 Nomor Urut (e). Pemantapan terminal LNG di Pelabuhan Benoa itu tetap, jangan direvisi,”pintanya.

Pihaknya berharap setiap pembangunan disuatu daerah harus menyesuaikan dengan aturan yang ada. Sehingga, adanya Raperda yang saat ini tengah dibahas yakni Raperda Tentang Tata Ruang Provinsi Bali Tahun 2022-2042 terkesan dipaksakan.

“Kenapa perda harus menyesuaikan dengan proyek. Harusnya proyek menyesuaikan dengan aturan,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Bali Anak Agung Ngurah Adhi Ardhana didampingi para anggota dewan lainnya dikerubuti ratusan masyarakat di Wantilan DPRD Bali. Menurut Gung Adhi, dirinya merupakan bagian dari masyarakat Sanur.

“Apa yang disampaikan oleh Jero Bendesa Gung Alit, pada dasarnya kami, apalagi kami adalah bagian dari Sanur juga dan kami juga bermasyarakat di Sanur. Telah mencermati dengan sangat atas apa yang sedang berkembang,” sebutnya.

Menurutnya Komisi III DPRD Bali sebelumnya telah mendapat informasi dari salah satu anggota DPRD Bali yang berasal dari Intaran yakni Anak Agung Gede Agung Suyoga terkait penolakan pembangunan Terminal LNG tersebut

“Memang sejatinya saya sendiri baru memahami pada saat Gung Suyoga menyampaikan hal ini pada 22 Mei 2022 kemarin. Jadi saya sendiri terkejut sebagai Komisi III yang membidangi kaitan infrastruktur dan energi,” akunya.

Sampai saat ini, Komisi III DPRD Bali masih mendalami secara detail terkait rencana pembangunan Terminal LNG di Sanur itu dengan akan diajukannya Raperda Tentang Tata Ruang yang diakibatkan atas dasar Undang-undang Cipta Kerja (Ciptaker). Dimana, mewajibkan tata ruang daratan dan perairan. Peraturan tersebut dikaitkan dengan kewenangan Provinsi Bali.

“Sebelum diajukan kami sudah mulai memahami apa saja yang muncul dan mesti diintegrasikan secara aturan. Bahwa tata ruang kajian teknis sudah selesai tinggal mengintegrasikan kecuali ada isu-isu tertentu contohnya Bandara. Ini kajian hukumnya sudah dipenuhi,”katanya.

Dikaitkan dengan Pembangunan LNG pada RTRW 2009 yang diperbaiki menjadi 2020 disahkan, disana disebutkan juga ada infrastruktur ditengah mangrove dan tergambarkan infrastruktur pipa gas. Lalu untuk mengintegrasikan munculah terminal khusus agar pipa gas bisa bermanfaat sehingga muncul ide perusahaan daerah tersebut.

“Pada saat rapat, kami marahi Perusda (Perusahaan Daerah) yang saya tekankan Mangrove menjadi pusat perhatian dan pelindung Bali tentunya tidak serta merta bisa dibabat. Kalau pun memang sangat diperlukan tentu harus ada pengganti sehingga fungsionalnya berjalan dengan baik,” tegasnya.

Politisi PDIP asal puri Gerenceng Denpasar inipun mengaku tidak setuju apabila dalam pembangunannya, nantinya dekat dengan fasilitas publik seperti Dermaga. Hal itu dikarenakan akan akan berdampak pada tatanan kehidupan.

“Saya pun tidak setuju, karena tentunya akan merubah tatanan kehidupan kita yang sudah berlangsung selama ini. Dimana, kita menggunakan Pantai dan Pesisir. Oleh karenanya, pada saat rapat tersebut kami sudah sampaikan alternatif untuk bicarakan ke Kota Denpasar seandainya ada solusi, dan jika tidak ada solusi saya siap dicabut atau diberhentikan,” katanya lagi.

Ia juga menyampaikan, Perusda yang kepemilikannya 100 persen pada Pemerintah Provinsi Bali atau saat ini diberikan nama Perumda yang menghadap pada Gubernur. Sementara itu, Gubernur Bali juga menurutnya menyampaikan tidak ada istilah pelaksanaan yang akan dilakukan tidak boleh mengganggu tatanan kehidupan bermasyarakat. Pembangunan di Bali tidak boleh melanggar konsep pembangunan Sat Kerthi Loka Bali.

“Saya mohon jangan meragukan, kami-kami yang akan membahas tata ruang niki, waktu menolak Reklamasi Gubernur di dalam RTRW kalau secara pusat masih didorong poin pertama dan sudah clear yakni penolakan Reklamasi Teluk Benoa. Jangan sampai Ida Dane ragu. Saya seorang insiyur paham sepaham-pahamnya bahwa LNG produk yang baik. Kalau kebaikan ini merusak tentunya akan jadi bodoh,” tegas dia.

Menurut Gung Adhi, banyak jalan dan cara untuk memenuhi kebutuhan di LNG. Supaya sektor perokonomian dan pariwisata di Sanur tidak terganggu. “Jangan sampai resah dan ragu. Insinyur paham bahwa LNG suatu produk yang baik. Kalau kebaikan merusak tentunya bodoh bagi orang insinyur. Saya berani, daripada saya di gantung, jabatan saya taruhkan,” pungkasnya. (arn/jon)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

1 × four =