MANGUPURA- Komisi IV DPRD Badung menggelar rapat kerja bersama Dinas Kebudayaan (Disbud), Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), dan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) di Gedung Dewan setempat, Selasa 5 April 2022.
Dalam rapat tersebut membahas program kegiatan prioritas perangkat daerah tahun 2023, serta pembahasan program dan kegiatan atas kinerja perangkat daerah atas kinerja perangkat daerah pada LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) 2021.
Rapat dipimpin langsung Ketua Komisi IV I Made Suwardana dan dihadiri anggota Komisi IV lainnya antara lain IGA Agung Inda Trimafo Yuda, I Nyoman Dirga Yusa, Ni Luh Putu Gede Rara Hita Sukma Dewi, I Wayan Edy Sanjaya, dan Ni Luh Gede Sri Mediastuti. Sementara dari eksekutif hadir Kadisbud Badung I Gde Eka Sudarwitha, Kadisdikpora Badung I Gusti Made Dwipayana, dan Kadisperinaker Badung Ida Bagus Oka Dirga, beserta jajaran masing-masing.
Ketua Komisi IV, Made Suwardana menjelaskan, rapat kerja ini merupakan pertemuan pertama pasca pergantian Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang baru ditetapkan pada 24 Februari lalu.
“Ini merupakan pertemuan pertama kami memimpin di Komisi IV. Jadi kami berkesempatan untuk memanggil OPD yang merupakan leading sektor di bidang kebudayaan, pendidikan pemuda dan olahraga, serta perindustrian dan tenaga kerja untuk memaparkan program mereka di tahun 2023,” ujarnya.
Para anggota dewan menyoroti program kegiatan yang menjadi prioritas di ketiga OPD tersebut. Pada Disdikpora, Komisi IV menyoroti terkait pembangunan SMPN 5 Abiansemal dan SMPN 7 Mengwi yang tak kunjung rampung sejak diwacanakan tahun 2018 lalu. Seperti diketahui, SMPN 5 Abiansemal rencananya akan dibangun di Desa Adat Gerih Kecamatan Abiansemal dan SMPN 7 Mengwi rencananya berdiri di Desa Cemagi Kecamatan Mengwi.
“Kami ingatkan untuk pembangunan beberapa sekolah yang terus tertunda. Sebenarnya sudah beberapa kali dibahas, namun memang karena kondisi keuangan Badung selama pandemi covid-19 sedang kurang bagus, pembangunan jadi terus tertunda. Harapan kita di 2022 ini, tidak ada penundaan lagi dan bisa dieksekusi tahun ini,” ungkap politisi PDIP asal Kelurahan Kapal, Kecamatan Mengwi itu.
Selain pembangunan SMP 5 Abiansemal dan SMPN 7 Mengwi, permasalahan SDN 5 Kuta juga tak lepas dari sorotan. Permasalahan SDN 5 Kuta berkaitan dengan kondisi bangunan sekolah yang mengalami kerusakan, serta masalah atas hak lahan sekolah tersebut yang masih berstatus milik perorangan.
“Untuk SDN 5 Kuta itu, kami diberi dua opsi, tukar atau beli. Pak Kadis Pendidikan meminta waktu 1 minggu untuk ini. Semoga ada titik terang,” jelasnya sembari menyebut Komisi IV DPRD Badung sebelumnya sudah pernah melakukan kunjungan kerja ke SD tersebut.
Sementara itu, kepada Dinas Kebudayaan, Komisi IV menyoroti soal anggaran dana aci keagamaan. Anggota Komisi IV, I Wayan Edy Sanjaya mengungkapkan, banyak pengempon pura yang kebingungan dengan proses permohonan untuk mendapatkan dana aci tersebut. Selain dana aci keagamaan, juga disoroti tentang pembinaan dan audit LPD (Lembaga Perkreditan Desa).
“Seringkali di lapangan para pengempon pura merasa bingung dengan proses permohonan dana aci keagamaan. Mohon penjelasan Pak Kadis, bagaimana prosesnya nanti,” terang politisi PDIP asal Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi ini.
Sedangkan untuk Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja tak banyak mendapat sorotan. Hanya saja, menurut Sekretaris II Komisi IV DPRD Badung, IGA Agung Inda Trimafo Yudha, perlu disoroti mengenai pemanggilan kembali tenaga kerja seiring membaiknya sektor pariwisata secara perlahan.
“Selama covid-19 kita terkena badai pemutusan tenaga kerja. Tapi dengan pariwisata mulai menggeliat dan kebijakan pariwisata yang sudah memperingan untuk travel internasional, sudah mulai banyak tenaga kerja yang dipanggil kepada employernya. Kami berharap situasi ketenagakerjaan di Badung mulai membaik,” kata politisi PDIP asal Desa Carangsari, Kecamatan Petang tersebut. (litt)
