DENPASAR, -Terdakwa dugaan korupsi pengadaan masker Dinas Sosial, Kabupaten Karangasem, kompak menolak dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap perkara yang mulai disidangkan pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Denpasar, Selasa (15/3/202).
Dalam persidangan yang berlangsung secara virtual itu (Pengadilan Tipikor Denpasar dan Lapas Karangasem Red), melalui kuasa hukumnya, I Gede Basma dan enam tedakwa lainnya, yakni Gede Sumartana, I Wayan Budiarta, Nyoman Rumia, Ketut Sutama Adikusma, Ni Ketut Suartini dan I Gede Putra Yasa, menyebutkan surat dakwaan yang dibuat JPU tersebut sangat prematur.
“Yang Mulia Majelis hakim, klien kami sangat keberatan dan menolak dengan dakwaan yang disampakaikan Jaksa Penuntut Umum, kami akan lakukan eksepsi pada persidangan Selasa depan,” ucap Agung Parwata SH, kuasa hukum I Gede Basma, Gede Sumartana dan I Wayan Budiarta di hadapan majelis hakim Tipikor dengan ketua I Putu Gede Novyartha dan dua anggotanya dari hakim had hoc, yakni Soebekti dan Nilson.
Senada dengan Basma, empat terdakwa lainnya, yakni Nyoman Rumia, Ketut Sutama Adikusma, Ni Ketut Suartini dan I Gede Putra Yasa, melalui kuasa hukumnya Bimantara Putra juga melakukan eksepsi atas dakwaan JPU itu.
Dikonfirmasi terpisah, Bimantara mengatakan, penolakan atas dakwaan JPU tersebut atas permintaan kliennya dan mutlak harus dilakukan sebagai persyaratan formil dalam persidangan.
“Eksepsi itu permintaan dari klien kami dan materinya sedang kami rangkaian sambil mempelajari isi dakwaan yang disampaikan JPU,” ucapnya.
Sebelumnya, dalam surat dakwaan yang dibacakan JPU, Matheus Matulessy, di hadapan hakim I Putu Gede Novyartha, menyebutkan, terdakwa Basma selaku Kadis Sosial Karangasem sekaligus sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) bersama terdakwa I Gede Sumartana selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), melaksanakan pengadaan masker untuk penanganan Covid-19, pada Agustus 2020, dengan mengangkat I Nyoman Rumia dan I Wayan Budiarta selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada kegiatan pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat bencana wabah Covid-19.
Sedangkan terdakwa, I Ketut Sutama Adikusuma, I Gede Putra Yasa, dan Ni Ketut Suartini ditunjuk sebagai Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa.
Terkait pengadaan masker skuba itu, sebagai PPK terdakwa Basma melalui terdakwa I Gede Sumartana sebagai PPTK, lantas menerbitkan surat penunjukkan dan pemesanan barang kepada Duta Panda Konveksi dan Addicted Invaders untuk pengadaan 512.797 buah masker berbahan skuba.
Perbuatan terdakwa Gede Sumartana, selaku PPTK yang mencari penyedia barang berupa masker berbahan skuba bertentangan dengan Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Nomor : 3 tahun 2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), yang berbunyi PPK menunjuk penyedia yang pernah menyediakan barang/jasa sejenis di instansi pemerintah atau sebagai penyedia dalam katalog elektronik dan standar alat pelindung diri (APD) untuk penanganan Covid di Indonesia tertanggal tanggal 9 April 2020.
“Surat yang diterbitkan Gugus Tugas Percepatan penanganan Covid-19 sudah sangat jelas, yakni tingkat perlindungan untuk masyarakat umum, jenis APD Masker berupa kain (kantun) 3 lapis. Ini juga diperkuat dari Surat Edaran Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/I/385/2020 tanggal 9 April 2020 tentang Penggunaan Masker dan Penyediaan Sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CPTS) untuk mencegah penularan Covid-19,” tegas dakwaan jaksa Matulessy.
Ni Nyoman Yessi Anggani selaku Direktur Duta Panda Konveksi dan Kontrak Nomor 027/3368/Linjamsos/Dinsos tanggal 21 September 2020 bersama I Kadek Sugiantara selaku Direktur Addicted Invaders, yang saat ini masih berstatus saksi, proyek masker scuba yang dikerjakan itu, kata JPU Matulessy, bertentangan dengan Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa, tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
“Dari proyek pengadaan masker yang dikerjakan, baik saksi Ni Nyoman Yesi dan saksi Sugiartha melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, masing-masing Rp 1.531.227.273 dan Rp 1.086.135.234,” ungkap JPU.
Pengadaan masker scuba Dinas Sosial tersebut, kata JPU Matulessy, memunculkan kerugian negara sebesar Rp 2.617.362.507 dari Rp 2,9 Miliar lebih anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) tahun 2020 yang terserap. Penghitungan kerugian Negara ini juga diperkuat dari hasil penghitungan BPKP Perkwakilan Bali.
“Perbuatan terdakwa Basma dan enam tersangka lainnya, merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” tegas Matulessy dalam dakwaannya. (wat/jon)
