
KUTA – Rencana program ‘Bulan Tanpa Tangkap Ikan’ yang sedang dirancang Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia, mendapat respon dari Desa Adat Kedonganan. Sebagai wilayah yang dikenal atas aktivitas perikanannya, Kedonganan terbilang menyambut baik rencana tersebut. Dengan catatan, itu harus benar-benar dikonsep secara matang, tanpa menimbulkan kerugian bagi para nelayan.
Hal tersebut disampaikan Bendesa Adat Kedonganan I Wayan Mertha. Kata dia, secara teoritis, program tersebut terbilang sangat bagus karena berkaitan dengan upaya menjaga kebersihan laut. Selain itu, juga sekaligus memberi ruang pulihnya populasi ikan.
“Jadi secara teoritis, program itu sangat bagus. Namun demikian, tentu itu harus jelas. Implementasinya seperti apa, detailnya bagaimana, dimana melakukannya dan berapa rupiah yang akan diberikan kepada nelayan,” sebutnya Senin (14/3/2022).
Sepengetahuan dia, hal semacam itu sesungguhnya sudah dilakukan beberapa daerah di Indonesia, seperti halnya Maluku. Di sana, hal seperti itu dikenal dengan istilah Budaya Sasi. Masyarakat pesisir, dalam waktu tertentu dilarang mengambil hasil alam di laut. Itu diatur melalui hukum adat, sehingga akhirnya memberi dampak positif kepada terjaganya ekosistem laut.
Jika hal tersebut diadopsi secara nasional, maka menurut dia tentu harus didahului langkah komunikasi dan kerjasama dengan para nelayan setempat. Karena penerapannya dipastikan akan memberi dampak pula terhadap pemenuhan kebutuhan hidup para nelayan.
“Ini tidak bisa serta merta diimplementasikan begitu saja. Harus diatur dan dimatangkan terlebih dahulu teknisnya. Saran saya, konsepnya jangan Top-Down saja, karena pasti akan gagal. Harus dipertemukan antara Top-Down dan Bottom-Up,” ujarnya.
Menyukseskan rencana tersebut, Mertha memastik pihaknya di desa adat serta nelayan Kedonganan, siap untuk diajak berdiskusi. Bahkan jika diskusi telah digelar, tidak tertutup kemungkinan nantinya hal tersebut juga dimasukkan dalam aturan adat atau pararem.
“Dalam diskusi tersebut, kami harap dari KKP dapat memaparkan programnya secara jelas seperti apa. Termasuk soal penggantian penghasilan para nelayan, yang selama satu bulan tidak menangkap ikan,” sebutnya.
Untuk diketahui, rencana program ‘Bulan Tanpa Tangkap Ikan’ belum lama ini diungkap oleh Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono. Kata dia, program tersebut dimaksudkan untuk menjaga kebersihan laut dari sampah.
Melalui program yang sedang dirancang itu, maka para nelayan industri diminta untuk tidak menangkap ikan selama satu bulan. Melainkan difokuskan untuk memungut sampah di laut. Konsep awalnya yakni, sampah yang berhasil dikumpulkan, akan ditimbang, dan kemudian dibayar. (adi/jon)








