MANGUPURA – Polemik pemilihan Perbekel Desa Angantaka, Kecamatan Abiansemal akhirnya sampai ke Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta. Rabu (10/2/2021) Kepala Dinas Pemberdayaan dan Desa (PMD) Badung I Komang Budi Argawa dipanggil langsung oleh Bupati Giri Prasta.
Selain Kadis PMD, ikut juga hadir Camat Abiansemal IB Mas Arimbawa, Bagian Hukum setda Badung, Pj Perbekel Angantaka, Panitia Pemilihan (Panlih). Ditemui seusai pertemuan, Budi Argawa menjelaskan arahan bupati sangat jelas agar aturan dalam pelaksanaan pilkel tetap dilaksanakan. “Bupati mengintruksikan tahapan pemilihan dilanjutkan. Besok (hari ini,red) tahapannya penetapan perbekel terpilih,”ungkap Budi Argawa.
Terkait adanya keberatan cakel (calon perbekel) Angantaka yang meminta pembukaan kotak suara, mantan Kabag Hukum ini menjelaskan, tidak ada kewenangan panlih maupun pihak lain untuk membuka kotak suara. Terlebih semua proses baik ditingkat TPS maupun pleno tingkat desa sudah dilalui.
“Tidak ada keberatan saat penetapan suara di TPS maupun pleno tingkat desa. Saksi calon maupun calon atau perwakilan calon sudah menandatangani berita acara perolehan suara. Jadi secara legal formal sudah sah,”paparnya. Kalau masih ada pihak yang keberatan, dipersilahkan menempuh jalur hukum. Kalau memang nanti diputuskan oleh pengadilan melakukan pembukaan kotak suara, maka akan dilakukan pembukan kotak suara.
Seperti yang diberitakan sebelumnya Calon Perbekel Desa Angantaka I Nyoman Bagiana menyampaikan protes atas hasil penghitungan suara yang telah diplenokan. Pasalnya, ada perbedaan presepsi mengenai model pencoblosan. Dimana pada sejumlah TPS pencoblosan simetris dinyatakan tidak sah, padahal sah sesuai aturan. Bagiana mendapatkan total suara 1.067, kalah dari AAN Gede Eka Surya yang memperoleh 1.099 suara.
Selain melayangkan surat keberatan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Badung, Bagiana Selasa (9/2) juga mengadu ke DPRD Badung. Bagiana mengungkapkan pada penghitungan suara di TPS 3 yang berlokasi di SD Nomor 2 Agantaka, pencoblosan simetris pada surat suara dinyatakan sah. Akan tetapi TPS lain yakni 1,2,4,5,6,7,8,9 model pencoblosan simetris, namun dinyatakan tidak sah. (lit)
