Menkumham : Perseroan Perseorangan Permudah Pelaku UMK Akses Pinjaman di Bank

0
83
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly dalam diskusi interaktif tentang arah kebijakan pemerintah memajukan UKM melalui Perseroan Perorangan di Hotel Conrad Nusa Dua.

BADUNG – Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengajak pelaku usaha mikro kecil (UMK) mendirikan badan hukum baru Perseroan Perorangan. Salah satu manfaatnya mendapat kemudahan pinjaman usaha di bank.

“Di Bali, saya rasa juga ada banyak UMK yang bergerak di bidang pariwisata dan harus kita dukung karena mereka merupakan usaha yang sulit mencari akses perbankan akibat tidak memiliki status legal yang baik. Dengan memberi mereka status legal sebagai sebuah perseroan, maka akses perbankannya jadi terbuka,” katanya saat menjadi pembicara kehormatan dalam diskusi interaktif tentang arah kebijakan pemerintah memajukan UKM melalui Perseroan Perorangan di Hotel Conrad Nusa Dua, Jumat (11/12/2020).

Ia menyebutkan, berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tahun 2018, terdapat 64 juta usaha di wilayah Indonesia dengan menyerap tenaga kerja 113,8 juta orang. Melalui Perseroan Perorangan yang merupakan entitas baru itu, UMK diharapkan bisa meningkatkan usahanya serta menambah tenaga kerja. “Misalnya, 60-an juta usaha itu menambah satu orang saja tenaga kerja oleh kemudahan ini, maka akan ada 60-an juta lapangan kerja baru,”ujarnya.

Sementara, berkaitan dengan laporan keuangan tahunan secara elektronik, Perseroan Perorangan dipastikan akan didukung pula oleh format laporan keuangan sederhana sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan pihak bank.

Kelebihan lainnya dari Perseroan Perorangan diantaranya adanya pemisahan kekayaan pribadi dengan perusahaan sehingga tanggung jawab pelaku usaha juga terbatas pada kekayaan perseroan dalam bentuk penyertaan modal, kemudahan mengakses pembiayaan dari perbankan, didirikan cukup dengan mengisi form pernyataan pendirian (declaratoir) secara elektronik yang akan disediakan pada laman ahu.go.id tanpa akta notaris, mengubah rezim pengesahan menjadi rezim pendaftaran, dibebaskan dari kewajiban mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara, bersifat one-tier (pemegang saham tunggal sekaligus merangkap sebagai direktur tanpa komisaris), serta pembayaran pajak yang lebih murah. “Saudara tahu bahwa waktu krisis moneter tahun 98, yang menjadi daya tahan ekonomi kita adalah UMKM, bukan big company. Yang membuat kita survive adalah UMKM. Jadi, tidak fair kalau mereka tidak kita dorong dan kita bantu. Jangan persulit perizinannya dan permudah akses bisnisnya,” tegasnya.

Yasonna juga berharap agar para notaris ikut mendukung dan jangan berpikir bahwa itu menghilangkan pencaharian karena Perseoran Perorangan bisa didirikan tanpa akta notaris. “Kalau nanti dia sudah besar, maka mungkin mereka akan menambah pemegang saham. Kalau pemegang saham sudah lebih dari satu, tentu butuh perikatan. Kalau buat perikatan, tentu butuh akta notariil. Maka dorong dan mudahkanlah mereka, sehingga tumbuh besar,”tandasnya.

Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Provinsi Bali Wayan Muntra yang hadir pada diskusi mengatakan, lahirnya jenis badan hukum baru itu tentu menjadi hal menarik di Bali. Termasuk bagi pihaknya di kalangan para notaris. “Jadi ini sesungguhnya berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Menurut kami, ini adalah sebuah terobosan positif demi kepentingan masyarakat,” ungkapnya.

Namun, Muntra berpesan agar hal itu juga disambut kesiapan pemerintah daerah. Karena disadari, untuk menjalankan sebuah usaha, tidaklah cukup berbekalkan status sebagai Perseroan Perorangan saja. “Jadi pemerintah daerah harus menyambut ini dengan semangat yang sama. Sehingga masyarakat pelaku UMKM benar-benar terbantu dan dimudahkan,” pungkasnya. (adi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here