Ketua DPRD Badung Putu Parwata bersama pimpinan OPD usai menggelar pertemuan dengan perusahaan asal Korea dalam membahas masalah sampah di Gedung Dewan, Kamis (8/82024).
MANGUPURA – DPRD Badung turut mencarikan solusi dalam penanganan sampah di Gumi Keris. Untuk mempercepat penanganan sampah ini parlemen Badung bahkan berencana menggandeng salah satu perusahaan BUMN yang ada di Korea, yakni Keiko.
Perusahaan asal Korea ini, Kamis (8/8), bahkan telah berkunjung ke Kantor DPRD Badung. Dalam kunjungan ini mereka diterima langsung oleh Ketua DPRD Badung Putu Parwata. Nampak hadir Kadis PUPR Badung Ida Bagus Surya Suamba, Kepala DLHK Badung I Wayan Puja dan pejabat terkait di lingkungan Pemkab Badung.
Dalam kesempatan itu, Kepala DLHK Badung I Wayan Puja juga sudah langsung membeberkan persoalan sampah yang ada di Badung. Berbagai sumber sampah dan jumlah sampah yang sudah bisa diolah dan tidak bisa diolah turut diungkap dalam pertemuan itu. Pihak Korea sendiri juga turut membeberkan cara jitu mereka dalam menangani persoalan sampah di negaranya, Korea.
Ketua DPRD Badung Putu Parwata yang diwawancarai terkait pertemuan itu menegaskan bahwa pertemuan dengan Keiko perusahaan BUMN milik Pemerintah Korea ini merupakan bagian dari kunjungan balasan dari surat undangannya dari Korea. “Keiko ini adalah BUMNnya pemerintah yang ada di Korea yang khusus membuat regulasi tentang penanganan sampah,” ungkap Parwata.
Pihaknya tertarik menggandeng perusahaan Korea ini langaran dianggap sukses menangani sampah di negara itu. “Jadi kita melihat di Korea itu minus sampah kekurangan sampah,” katanya.
Menurut penjelasan yang ia terima, beberapa perusahaan yang menangani sampah di Korea bahkan sampai kekurangan sampah karena regulasinya adalah bottom-up. “Jadi dari penghasil sampah rumah tangga, industri umum dan lain sebagainya, destinasi destinasi itu clear semuanya. Karena itulah kita berkunjung pada Juni lalu kesana. Sekarang mereka melakukan kunjungan balasan ke Badung,” terang Parwata.
Dengan kedatangan perusahaan Korea ini, politisi PDIP ini berharap bisa membantu Badung dalam membuat regulasi. “Tapi, mereka akan melihat kenyataan sampah di Badung dulu. Berapa ton sampah yang ada,” ucapnya.
Berdasarkan penjelasan dari pihak DLHK Badung per hari ini sampah di Badung mencapai 547 ton dan diharapkan bisa menampung 875 ton. “Jadi dengan demikian ini dicek dulu. Fakta yang terjadi di lapangan kita lihat dari guly hilirnya. Berapa sampah dan jenis sampahnya apa, nanti dibuatkan regulasi,” kata Parwata.
Setelah ada regulasi baru akan dilakukan penanganan. “Tidak ujug ujug buat TPST pembakaran, nah nggak begitu,” ujarnya. Berdasarkan pemaparan dari Perusahaan Korea itu, lanjut Parwata, sangat penting adanya edukasi dari awal. Yaitu dari sampah rumah tangga, hotel, vila industri, UMKM. Semua itu akan dibuatkan regulasi sehingga penanganan sampah ini menjadi multiplier efek ekonomi.
“Terakhir , ujungnya yang memang harus dibakar baru kita bakar. Tidak ujug-ujug semua dibakar padahal memiliki nilai ekonomi,” jelasnya. Jika pun ada residu yang harus dibakar, ujarnya, nilai ekonominya juga harus dicari. “Selain clean and clear, harapan kita di Badung ini sampah bernilai ekonomi bagi masyarakat,” pungkasnya. (litt)
