DENPASAR – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) disemua jenjang pendidikan baik SMP, SMA dan SMK tahun ajaran pendidikan 2024-2025 masih tetap bermasalah. Hampir setiap tahun terjadi, banyak siswa yang tidak dapat sekolah lantaran tersingkir dari persaingan nilai raport (prestasi), zonasi, perpindahan orang tua maupun KK miskin.
“Banyak masyarakat yang sudah mengadu, anak-anaknya tidak bisa diterima di sekolah negeria dan dari pemerintah belum ada kebijakan untuk menyelesaikan persoalan ini dengan cepat dan tuntas,”ujar anggota Komisi II DPRD Bali Ketut Suwandhi saat dikonfirmasi via telepon, Selasa (9/7/2024).
Menurutnya pemerintah setiap tahun sudah terus membangun sekolah baru terutama sekolah negeri. Namun, masih saja banyak siswa yang belum bisa diterima di sekolah negeri dengan sistem PPDB yang diterapkan.
Politisi Golkar dari Denpasar ini menyebutkan, untuk sekolah SMP, lebih dari 25 persen jumlah siswa warga Denpasar yang belum dapat diterima di sekolah negeri. Belum lagi penduduk luar kota Denpasar yang merantau di Denpasar dan ingin anaknya bersekolah melanjutkan pendidikan disekolah negeri di Denpasar.
Melihat situasi ini, semestinya walikota Denpasar bersama Dinas Pendidikan hadir segera menyelesaikan persoalan. Mengingat banyaknya siswa yang belum dapat sekolah terutama di sekolah negeri.
“Walikota harus berpikir dan segera mengambil kebijakan karena negara harus hadir untuk menuntaskan pendidikan wajib belajar 12 tahun. Kalau banyak siswa yang tidak dapat sekolah, bagaimana kita bisa mewujudkan Indonesia emas,”katanya.
Sementara untuk jenjang SMA dan SMK, sampai saat ini belum ada kebijakan dari Pj. Gubernur dan bahkan terkesan tidak berani mengambil kebijakan seperti Gubernur Bali definitif sebelumnya seperti mantan Gubernur Bali Wayan Koster.
“Pengalaman tahun ajaran pendidikan saat mantan Gubernur Bali Wayan Koster memimpin, kebijakan keluar dilast minute dan itu menyelamatkan anak-anak siswa yang belum dapat sekolah,”imbuhnya.
Ketut Suwandhi berharap, pemerintah sekarang hendaknya segera mengambil kebijakan mengingat pendaftaran ulang sudah berlangsung dan orang tua siswa yang anaknya belum mendapat kepastian dimana akan bersekolah, menjadi pusing tujuh keliling.
Sebab, salah satu yang dipertimbangkan tentu masalah biaya pendidikan, kalau sekolah swasta, dipastikan biayanya mahal. Olehkarenanya, pemerintah setiap tahun sudah membangun sekolah baru dan tersebar disemua kabupaten kota.
“Pemerintah harus hadir untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan sehingga bisa mewujudkan Indonesia emas,” pungkasnya. (arn/jon)
