DENPASAR –Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya secara tegas menyampaikan tidak ada beban dan tidak ada tekanan dari pihak manapun pada Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 2024, pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan SMA/SMK tahun ajaran 2024-2025.
Bahkan sampai saat ini, jendral polisi bintang dua ini belum ada menerima titipan dari siapapun dan PPDB berjalan aman-aman saja. Penegasan tersebut disampaikan Pj. Gubernur Bali Sang Made Mahendra Putra seusai mengikuti rapat paripurna di DPRD Bali di lobi depan ruang sidang utama DPRD Bali Renon Denpasar, Senin (24/6/2024).
Menurut Pj. Gubernur dalam pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2024-2025 ini sudah dibentuk tim pengawas yang melibatkan Obudsman RI, NGO, akademisi termasuk media juga diminta ikut mengawasi pelaksanaan PPDB. Tugas dari tim pengawas PPDB ini melakukan pemantuan terhadap pelaksanaan PPDB agar bisa berjalan baik dan transfaran.
Sesuai Juklak dan Juknis PPDB 2024 ada tiga klaster penerimaan siswa yakni klaster pertama disabilitas, siswa miskin ekstrim dan itu wajib untuk diterima. Demikian juga dengan jalur zonasi diutamakan siswa miskin.
Sementara mengenai jalur prestasi yang mengantongi sertifikat prestasi Porsenijar, Pj. Mahendra Jaya mengatakan akan koordinasi dengan panitia terkait prestasi.
“Untuk jalur prestasi nanti kita lihat, karena ada panitia khusus terkait hal tersebut,”ujarnya sembari menambahkan, kita sampai saat ini aman-aman saja dan tidak ada tekanan dari pihak manapun.
Sementara di DPRD Bali sudah mulai banyak orang tua murid baik langsung maupun via telepon menghubungi anggota dewan. Tentunya mereka yang datang dan menghubungi para wakil rakyat di DPRD Bali ini, para konstituen mereka.
Seperti tahun-tahun sebelumnya, para konstituen anggota dewan menitipkan bukti pendaftaran siswa ke masing-masing anggota dewan dan masuk jalur titipan lewat pintu belakang. Biasanya, mereka diterima setelah pengumuman resmi diumumkan oleh pihak sekolah.
Salah seorang anggota DPRD Bali asal Gianyar yang tidak mau disebutkan namanya, sampai saat ini belum ada tanda-tanda ada kesempatan untuk menitipkan anak-anak terutama yang dipastikan tidak akan bisa diterima di SMA/SMK negeri melalui jalur resmi. Penyebabnya, diantaranya nilainya memang kecil dan zonasinya sangat jauh.
“Sampai sekarang belum ada tanda-tanda bisa membantu konstituen dan rupanya pintu masih tertutup,”pungkasnya. (arn/jon)
