DENPASAR – Keberadaan gang motor dengan knalpot brong di Bali kian meresahkan masyarakat Bali. Lebih-lebih lagi akibat ulah geng motor melakukan pengeroyokan di Sempidi Badung hingga menelan korban jiwa seorang pemuda asal Buleleng.
Sehari kejadian di Sempidi Badung, kasus pengeroyokan kembali terjadi terhadap tiga orang pemuda yang dibuat babak belur hingga dilarikan ke RS. Prof. dr Ngoerah Denpasar. Pengeroyokan tersebut terjadi di Jalan Gunung Soputan, Pemecutan Kelod Denpasar.
Maraknya aksi geng motor di Bali menjadi sorotan anggota Komisi II DPRD Bali Ketut Suwandhi, di Denpasar Rabu (17/1/2024).
Menurut Ketut Suwandhi anggota Komisi II DPRD ini, geng motor kembali bangkit akibat penegakan hukum yang kembali melemah di Bali.
Bayangkan, anak-anak sekolah yang duduk dibangku SMP sudah bisa dengan bebas naik kendaraan tanpa memiliki surat izin mengemudi (SIM). Hal ini terjadi hampir semua disekolah favorit di Denpasar.
“Zaman Kapolda Bali Petrus R. Golose geng motor tidak berani muncul bahkan preman di Bali juga dibuat tiarap. Sekarang geng motor marak dan premanpun mulai berani tampil kembali,”ujar Ketut Suwandhi saat dikonfirmasi via telepon, Rabu sore.
Politisi senior partai Golkar ini mengatakan, penegakan hukum terlalu lemah bukan saja dari aparat penegak hukum, dari pihak sekolah juga terkesan ada pembiaran dan seakan-akan membebaskan anak didiknya dibangku SMP membawa kendaraan sepeda motor. Padahal dari segi aturan lalulintas umur belum mencukupi untuk membawa kendaraan termasuk SIM belum layak untuk diberikan.
“Bisa dilihat langsung setiap hari di Denpasar salah satu sekolah favorit, banyak siswa yang memarkir kendaraannya di depan Pura Jagat Natha dan di halaman Sekretariat Partai Golkar yang kebetulan berada didepan sekolah tersebut.
“Penegak hukum dan pihak sekolah seakan-akan melakukan pembiaran dan mulai geng motor ini akan menjadi bibit preman kedepan, ini merusak masa depan anak didik,”katanya.
Suwandhi meminta aparat penegak hukum dari kepolisian benar-benar melakukan penegakan hukum tanpa tebang pilih. Siapapun yang punya anak, harus ditindak tegas. Demikian juga sekolah, Suwandhi berharap, guru BK di masing-masing sekolah harus mampu melakukan pembinaan.
“Insfeksi mendadak (sidak) di masing-masing sekolah harus dilakukan setiap saat,”pintanya sembari menambahkan kalau ditemukan siswa melanggar harus berani memberikan sanksi yang bersifat mendidik. (arn/jon)
