MANGUPURA – Terbitnya Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, cukup memukul pengusaha hiburan.
Pasalnya, pemerintah pusat menetapkan pajak hiburan tarif minimalnya 40%. Sedangkan tarif pajak hiburan yang saat ini masih dikenakan, khususnya di Kabupaten Badung sebesar 15%. Pansus Pajak dan Restribusi Daerah DPRD Badung, bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Badung sempat berkonsultasi ke Mendagri. Hasilnya ?
Ketua Pansus Pajak dan Restribusi Daerah I Nyoman Graha Wicaksana mengungkapkan pihaknya telah berupaya mengakomodir aspirasi pengusaha hiburan, mengenai tingginya pengenaan pajak hiburan yang hingga 40%.
“Kami memaklumi adanya keberatan dari para pengusaha hiburan, mengingat pengenaan pajak dari 15% meningkat menjadi 40% pasti cukup berat,”kata Graha Wicaksana saat dikonfirmasi, Selasa (10/10/2023).
Untuk itulah, pihaknya bersama Bapenda serta Perangkat Daerah (PD) terkait lainnya melakukan konsultasi ke Mendagri. Tujuannya apakah daerah bisa melakukan kebijakan penetapan pajak, khususnya pajak hiburan dibawah 40%.
“Jawaban Kemendagri sangat tegas bahasa undang-undang harus dilaksanakan. Artinya kita wajib memasang pajak hiburan minimal 40%,”ujarnya.
Masih berdasarkan UU 1 tahun 2022, Pemkab Badung bisa saja memasang pajak hiburan diatas 40%. Akan tetapi mengingat kondisi pariwisata baru pulih akibat pandemi Covid-19, pihaknya bersama eksekutif sepakat pajak hiburan menggunakan tarif minimal yaitu 40%.
Politisi PDI Perjuangan asal Kuta ini juga mengungkapkan selain adanya kenaikan pajak hiburan, disisilain terjadi penurunan pengenaan tarif pajak parkir, yang dulunya 25-30%, kini hanya 10%.
Dikonfirmasi terpisah, plt. Kepala Bapenda Badung Ni Putu Sukarini juga membenarkan telah berkonsultasi bersama Pansus DPRD Badung ke Mendagri, perihal terbitnya UU 1 tahun 2022, khususnya mengenai perubahan tarif sejumlah obyek pajak.
“Angka minimal 40% untuk pajak hiburan sudah close list, artinta bahasa undang-undang harus dilaksanakan,” katanya.
Dia juga menyebut kenaikan 40% pajak hiburan tidak dikenakan pada semua jenis hiburan. Yang dikenakan hanya untuk diskotik, karaoke, club malam dan spa. Justru sejumlah hiburan seperti pentas kesenian pengenaan pajaknya turun.
“Sudah kami putuskan pengenaannya menggunakan tarif minimal 40% sesuai undang-undang. Saya saya tahu ada di kabupaten lain pengenaannya diatas 40%,” pungkasnya. (lit/jon)
