BULELENG – DPRD Kabupaten Buleleng melalui Komisi IV yang diketuai Luh Hesti Ranitasari mulai garap regulasi berupa Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RP2LH) tahun 2023-2053.
Selain memenuhi syarat yuridis berupa kajian akademis, serangkaian penyusunan Ranperda yang dapat mendorong pelestarian dan menjaga lingkungan antara lain alih fungsi lahan ini juga dilakukan penggalian usul, saran dan masukan dari berbagai pihak.
“Usul saran dan masukan antara lain dari tim ahli DPRD serta pihak terkait sangat dibutuhkan dalam penyusunan Ranperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tahun 2023-2053,” ungkap Ranitasari usai rapat dengar pendapat di Ruang Komisi IV DPRD Kabupaten Buleleng, Senin (4/9/2023).
Dari usul, saran dan masukan yang disampaikan, kata Ranitasari, perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum merupakan komponen penting dalam pengelolaan lingkungan hidup demi terwujudnya pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Buleleng.
“Banyak saran masukan tim ahli, secara detail termasuk bagaimana upaya mencegah hingga penanganan saat terjadi dan paska bencana alam termasuk mencegah alih fungsi lahan untuk menyempurnakan penyusunan ranperda ini,” terangnya.
Saran masukan dari berbagai pihak, sangat dibutuhkan agar setelah ditetapkan menjadi Perda dapat mengikat dan mengatur secara terstruktur serta terintegrasi. “Bagaimana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mampu memberikan kehidupan yang aman, nyaman dan sejahtera secara berkelanjutan,” pungkasnya. (kar,dha)
