BULELENG – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi segera membentuk Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (Satgas-TPPO).
Selain menindaklanjuti saran Komisi III DPR Republik Indonesia, pembentukan Satgas- TPPO diharapkan dapat mencegah Warga Negara Indonesia (WNI), khususnya para calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari jerat kejahatan perdagangan orang.
“Satgas tersebut akan kami bentuk sesegera mungkin untuk menindaklanjuti saran dan masukan dari anggota Komisi III DPR Republik Indonesia,” tandas Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kemenhumham Republik Indonesia, Silmy Karim usai Rapat Dengar Pendapat Anggota Komisi III DPR Republik Indonesia, Selasa (21/6/2023).
Silmy menganalogikan paspor sebagai dokumen perjalanan mirip dengan Surat Izin Mengemudi (SIM) untuk menanggapi pernyataan anggota DPR RI tentang keterlibatan petugas imigrasi dalam kasus TPPO.
“Saya ada analogi yang pas, ketika seseorang mengalami kecelakaan di jalan karena mengemudi mobil, dia memiliki SIM, ketika terjadi tabrakan yang disalahkan bukannya yang menerbitkan SIM. Begitu juga dengan paspor, ketika disalahgunakan, apalagi sekarang usia paspor 10 tahun. Waktu pertama kali mungkin prosedural, ketika berangkat selanjutnya untuk tahun ke lima atau sepuluh tahun kemudian tidak prosedural, kemudian yang ditangkap petugas imigrasi juga nggak pas,” tandas Silmy sekaligus meminta dukungan anggota DPR RI agar mendudukan persoalan pada porsi yang pas.
Dukungan anggota DPR RI, menurut Silmy sangat dibutuhkan petugas imigrasi yang berada di pelayanan paspor dan pemeriksaan keimigrasian untuk dapat bekerja dengan lebih percaya diri. “Saya tidak ingin petugas Imigrasi penuh kekhawatiran menerbitkan paspor bagi WNI yang mengakibatkan kontraproduktif dengan semangat pelayanan prima kepada masyarakat,” ujarnya.
Silmy yang tidak menampik adanya data 90% korban TPPO di luar negeri adalah wanita PMI juga telah menginstruksikan jajarannya lebih tegas dalam memberikan paspor kepada calon PMI.
“Bahkan di daerah kami memerintahkan untuk melarang, khusus wanita, karena yang paling banyak dieksploitasi di luar negeri itu wanita. Kita larang yang usia 17-45 tahun, bila profilingnya tidak jelas maka langsung kita tolak permohonan paspornya, bahkan kita mau kunci sampai 5 tahun tidak boleh membuat paspor,” terangnya.
Ia menambahkan, sepanjang tahun 2023 petugas imigrasi telah berhasil menggagalkan 10.138 calon pekerja migran Indonesia nonprosedural yang akan berangkat ke luar negeri. Penolakan keberangkatan tersebut dilakukan pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi di bandar udara, pelabuhan laut dan pos lintas batas.
“Hal tersebut, merupakan bentuk komitmen Ditjen Imigrasi dalam pencegahan TPPO terhadap para calon pekerja migran Indonesia tanpa dokumen yang lengkap dan berpotensi menjadi korban di luar negeri,” pungkasnya. (kar)
