BULELENG – Penjabat (Pj.) Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana buka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Musrenbang RKPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2024.
Selain menekankan pentingnya keterpaduan antar organisasi perangkat daerah (OPD) dalam penyusunan dan pelaksanaan program/ kegiatan, Musrenbang melibatkan berbagai pihak dan dilaksanakan berjenjang mulai dari tingkat desa (Musdes) hingga Musrenbang Kabupaten juga diharapkan dapat menghasilkan perencanaan pembangunan daerah yang komprehensif.
“Pembangunan sebuah daerah yang baik diawali dari perencanaan yang baik, terstruktur, terarah, terukur. Oleh karena itu, dengan database yang kuat Musrenbang ini saya harapkan menghasilkan perencanaan pembangunan Kabupaten Buleleng yang komprehensif,” tandas Pj. Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana saat membuka kegiatan di Gedung Mr. I Gusti Ketut Pudja, Eks Pelabuhan Buleleng, Rabu (29/3/2023).
Kepala BKPSDM Provinsi Bali ini menegaskan, selain dilaksanakan secara berjenjang dan melibatkan pihak terkait, Musrenbang juga harus didasarkan pada database yang kuat,saran masukan konstruktif dari masyarakat termasuk pokok-pokok pikiran yang disampaikan DPRD Kabupaten Buleleng.
“Semua harus dirangkul, dalam konteks memecahkan sebuah permasalahan. Termasuk pokok-pokok pikiran DPRD Buleleng yang merupakan rangkuman aspirasi masyarakat saat pelaksanaan reses anggota dewan,” terangnya.
Dengan perencanaan yang komprehensif, program kegiatan bisa dicapai sesuai target, secara terukur dan terarah. “Selama ini, keterpaduan dalam melaksanakan program belum terjadi antar perangkat daerah, sehingga capaian target belum maksimal. Keterpaduan berarti program dikerjakan secara keroyokan, gotong royong. Dengan begitu, pekerjaan menjadi cepat tertangani, tidak berjalan sendiri-sendiri seperti terjadi saat ini,” tegasnya.
Ia mencontohkan, dalam penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting yang prevalensinya naik di Kabupaten Buleleng.
“Untuk penanganan kemiskinan ekstrem, dari dulu angkanya 11.000 di Kabupaten Buleleng, setelah ditelusuri melalui Dinsos, turun jadi 10.000, termasuk kemiskinan ekstrem yang saat ini jumlahnya tinggal 349 KK dan pada Bulan Juni 2023 kita akan coba tuntaskan. Kita kaji apa penyebabnya dan kita tangani bersama hingga jumlahnya nol,” tandasnya.
Demikian juga dengan prevalensi stunting yang meningkat, diharapkan bisa tertangani dengan sebuah perencanaan komprehensif dan keterpaduan OPD terkait dalam pelaksanaan program kegiatan. “Untuk program prioritas tahun 2024, selain peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) ada juga bidang kesehatan, pendidikan, pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), pertanian dalam arti luas dan pembangunan infrastruktur sebagai penggerak perekonomian Buleleng,” tegasnya.
Senada dengan Pj. Bupati Buleleng, Putu Ayu Reika Nurhaeni selaku Kepala Bappeda sekaligus Ketua Panitia Musrenbang Kabupaten Buleleng mengungkapkan pada kegiatan yang dihadiri perwakilan Bappeda Provinsi Bali, Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna, Sekda Buleleng Gede Suyasa, pimpinan OPD, Camat se-Buleleng serta Forkom Desa dan LSM akan dibahas tentang 386 program usulan dari 9 kecamatan.
“Melalui Musrenbang ini, jumlah tersebut akan dimantapkan lagi sehingga menghasilkan usulan prioritas dari desa yang harus segera diselesaikan. Itu akan kita bahas lagi secara sinergis dengan seluruh pihak terkait, menjadi satu perencanaan komprehensif sebagaimana arahan Pj. Bupati Buleleng,” terangnya. Ia menambahkan, kemiskinan ekstrem yang dituntaskan pada tahun 2023 diharapkan tidak muncul pada tahun 2024.
“Masih tetap ada program penanganan kemiskinan, namun tidak kemiskinan ekstrem lagi. Dari 386 program usulan, pembangunan infrastruktur masih yang terbanyak. Kita akan melihat lagi tingkat permasalahannya di masing-masing desa,” pungkasnya. (kar,dha)
