JAKARTA – Keberhasilan Pemerintah DKI Jakarta dalam melakukan pembenahan dan pengelolaan moda transportasi umum hingga meraih beberapa penghargaan dijadikan rujukan oleh Sekretariat DPRD Bali bersama Forum Wartawan (Forwad) sebagai study tiru, sejak 8-11 Nopember 2022.
Rombongan Forwad Sekretariat DPRD Bali dipimpin langsung Sekwan Gede Suralaga didampingi Kabag Persidangan I Gusti Agung Nyoman Alit Wikrama dan Kasubag TU Kepegawaian Humas dan Protokol, Kadek Putra Suantara. Rombongan diterima Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Anton R. Parura berserta Kabag Bina Jalan Yayat Sudrajat.
Dalam pertemuan, Anton R. Parura, menjelaskan pembenahan sistem transportasi DKI Jakarta membutuhkan waktu yang cukup panjang. Anton R. Parura sendiri menjadi pelaku sejarah sejak 2003 terlibat langsung melakukan pembenahan sistem transportasi hingga saat ini masih terus berbenah melalukan penataan dan pengelolaan moda transportasi publik yang dimanfaatkan masyarakat Jakarta.
“Membutuhkan waktu panjang dan biaya sangat besar, kebetulan saya terlibat langsung sejak Gubernur DKI Jakarta bapak Sutiyoso membenahi sistem dan pengelolaan transportasi,”ujarnya, Rabu (9/11/2022).
DKI Jakarta dengan jumlah penduduk hingga 10 juta jiwa, jumlah kendaraan sangat banyak dari penduduk Jakarta sendiri setiap KK rata-rata memiliki empat unit sepeda motor, belum lagi kendaraan roda empat. Selain kendaraan warga Jakarta, juga menerima tumpahan kendaraam dari luar DKI hingga mencapai 3000 unit kendaraan setiap harinya masuk Jakarta.
Sebab, sebagai ibu kota negara, Jakarta sekaligus sebagai pusat kegiatan administrasi, perekonomian, politik, dan kebudayaan. Olehkarenanya Pemerintah DKI Jakarta melakukan inovasi guna mewujudkan moda transportasi umum yang efektif, nyaman, aman, dan murah bagi penumpang terus berjalan.
DKI Jakarta mengajak semua pemangku kepentingan BUMN dan swasta mewujudkan moda transportasi yang terintegrasi. Selain Transjakarta, sejumlah moda transportasi umum untuk memobilisasi penumpang di masa depan juga telah dibangun, seperti MRT Jakarta, LRT Jakarta, bahkan kereta bandara yang menghubungkan stasiun ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta.
Tingginya mobilisasi para pengguna jasa transportasi umum di Jakarta pun, mengharuskan sebagian besar warga harus berpindah dari satu moda ke moda transportasi umum lainnya dan pemerintah Jakarta tetap menhupayakan biaya transportasi publik yang murah, maksimal Rp10 ribu untuk kesemua tujuan.
Anton menambahkan selain penataan infrastruktur sistem transportasi, penataan juga dilakukab pada sistem pembayaran atau “ticketing”. Kolaborasi perusahaan transportasi milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yakni, PT MRT Jakarta, PT Transjakarta, PT Jakarta Propertindo (Jakpro), membentuk perusahaan konsorsium di bidang sistem pembayaran, yakni PT JakLingko Indonesia.
Anak usaha BUMD DKI Jakarta, PT JakLingko Indonesia, telah mencanangkan dimulainya fase pertama sistem transportasi yang terintegrasi dan terpadu antarmoda di ibu kota melalui kartu (“smart card”) dan aplikasi (“super apps”) pada akhir September 2021, bersamaan dengan peresmian penataan kawasan Stasiun Tebet. Pencanangan kartu dan aplikasi JakLingko dilakukan setelah melalui uji coba internal bersama pemangku kepentingan.
“Selain memberikan kemudahan sistem pembayaran dengan satu pintu untuk berbagai moda transportasi, aplikasi tersebut akan memberikan kemudahan bagi pengguna dalam menentukan transportasi yang digunakan dari titik keberangkatan menuju titik tujuan,”jelasnya.
Seluruh sistem transportasi yang terintegras di DKI Jakarta, baik dari segi infrastruktur maupun pembayaran tiket, diharapkan semakin mempermudah penumpang transportasi umum melakukan mobilisasi. Setelah penerapan tarif yang lebih terjangkau diterapkan, JakLingko memproyeksikan peningkatan jumlah penumpang transportasi umum sejak Maret 2022 sudah mencapai 200 persen.
Efek berganda pada sistem antarmoda terintegrasi ini juga berlaku pada seluruh operator di dalam jaringan JakLingko. Pendapatan operator transportasi ibu kota diprediksi meningkat saat tarif terintegrasi berlaku. Para operator transportasi akan mengalami kenaikan pendapatan dari harga tiket rata-rata saat integrasi tarif diimplementasikan. Hal ini akan membantu Pemprov DKI Jakarta dalam mengurangi subsidi yang dibutuhkan.
Sebab, kalau dihitung biaya transportasi seharusnya tarif yang diberlakukan Rp15.000, namun pemerintah hanya memberlakukan tarif Rp10.000 sisanya merupakan subsidi dari pemerintah DKI Jakarta yang besarannya sampai Rp8 Triliun mensubsidi transportasi setiap tahun dalam APBD.
Namun yang lebih utama, transportasi publik pada masa mendatang menjadi pilihan yang paling rasional bagi penduduk Jakarta karena efektif, terjangkau, serta menghindari kemacetan jika menggunakan kendaraan pribadi.
“Penggunaan transportasi publik yang masif ini juga sejalan dengan komitmen Jakarta untuk merealisasikan zero emission,”pungkasnya. (arn/jon)
