BULELENG – Penjabat (Pj) Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Buleleng Gede Suyasa, Senin (5/9) menerima kunjungan kerja (kunja) Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia.
Selain upaya monitoring, kunja yang dipimpin Budi Agung Nugroho ini diapresiasi sebagai upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi (tipikor) khususnya pada penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT).
“Seluruh kabupaten/kota di Bali dikunjungi Satgassus Pencegahan Tipikor Mabes Polri. Ini dikarenakan secara agregat Provinsi Bali masuk dalam kategori provinsi yang penyerapan dan pemanfaatan dana desa khususnya BLT cukup baik,” ungkap Lihadnyana, usai menerima rombongan di Ruang Rapat Lobby Kantor Bupati Buleleng.
Kepala BKPSDM Provinsi Bali ini menegaskan, monitoring dilakukan untuk melihat pola penyaluran dan penyerapan dana desa khususnya pada alokasi anggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT).
“Monitoring dilakukan untuk melihat pola penyaluran dan penyerapan khususnya dana BLT, karena sesuai data, angka kemiskinan di Buleleng berada pada garis kemiskinan,” jelasnya.
Hal ini wajar mengingat jumlah penduduk dan luas wilayah Buleleng paling besar di Provinsi Bali.
“Ini tantangan bagi Pemkab Buleleng. Ada banyak program langsung menyentuh masyarakat untuk menjawab persoalan tersebut. Yang terpenting, menangani masyarakat miskin, hak dasarnya kita penuhi dulu, pendidikan, kesehatan dan peningkatan daya beli,” tandas Lihadnyana seraya menegaskan program pemerintah bertujuan mengangkat daya beli masyarakat.
Senada dengan Pj Bupati Buleleng, Budi Agung Nugroho selaku pimpinan rombongan Satgassus Pencegahan Tipikor Mabes Polri mengungkapkan selain penyerapan BLT-DD termasuk yang tertinggi di Provinsi Bali, Satgastsus juga ingin melihat penyaluran bantuan sosial (bansos) lainnya yang dikelola kementerian/lembaga.
“Apakah ada bansos tersebut yang bersinggungan atau tidak. Kemudian, kemungkinan terjadinya penerimaan ganda. Seperti, satu penerima manfaat mendapat lebih dari satu jenis bansos. Termasuk melihat sinkronisasi data penerima manfaat dari berbagai program bansos dari pemerintah,” tegasnya.
Selama 4 hari di Buleleng, 3 hari akan dimanfaatkan Satgassus untuk berkunjung ke 40 desa di Kecamatan Buleleng, Sukasada dan Sawan.
“Pencegahan Tipikor yang paling baik adalah ketika pemerintah bisa menciptakan proses efisien berdasarkan data yang valid, sehingga bantuan yang dikucurkan tepat sasaran,” pungkasnya. (kar,dha)
