KUTA – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut B Pandjaitan memastikan, tidak akan membuat petani, pelaku usaha, ataupun masyarakat luas merugi berkaitan dengan program percepatan Penyaluran Crude Palm Oil (CPO) dan pengendalian minyak goreng. Dia menegaskan, pemerintah akan melakukan penyeimbangan target dari hulu hingga hilir.
“Seperti yang saya sampaikan beberapa waktu lalu, dalam pengambilan kebijakan pengendalian minyak goreng, Pemerintah harus dapat menyeimbangkan berbagai target dari hulu hingga hilir. Kami berkomitmen untuk terus menjaga agar keseimbangan ini memberikan manfaat utamanya bagi masyarakat banyak dan juga para pelaku usaha yang ada. Dan terutama, Presiden menegaskan berkali-kali bahwa beliau tidak ingin para petani dirugikan,” kata Menko Luhut dalam Konferensi Pers usai memberikan arahan di Business Matching Program Minyak Goreng Curah Rakyat (MGCR), Jumat (10/6/2022).
Pemerintah, sambung dia, telah memutuskan untuk mengambil langkah strategis demi melakukan percepatan ekspor. Di antaranya adalah menaikkan rasio pengali dalam masa transisi ini. Dari yang mulanya tiga kali, menjadi lima kali.
Selain itu, Pemerintah juga mengizinkan mekanisme pemindahtanganan hak ekspor. Yang berkontribusi dalam program Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (SIMIRAH), dapat dipindahtangankan satu kali ke perusahaan lainnya.
“Yang tidak kalah penting ialah, Pemerintah akan melakukan mekanisme flush out atau program percepatan penyaluran ekspor. Dimana pemerintah akan memberikan kesempatan kepada eksportir CPO yang tidak tergabung dalam program SIMIRAH, untuk dapat melakukan ekspor. Namun dengan syarat, membayar biaya tambahan sebesar USD 200 per ton kepada Pemerintah. Biaya ini di luar pungutan ekspor dan bea keluar yang berlaku,” jelasnya.
Dengan mekanisme flush out yang ada ini, Pemerintah memiliki target minimal satu juta ton CPO yang dapat di eskpor dalam waktu dekat. Hal tersebut nantinya akan mendorong percepatan pengosongan tangki-tangki yang selama ini penuh. Dengan harapan, ketika tangki-tangki penuh, permintaan akan harga tandah buah segar (TBS) terhadap petani akan meningkat kembali. Dan tentunya diiringi oleh peningkatan harga akan TBS yang juga kembali membaik.
“Seperti yang juga saya sampaikan pada kesempatan yang lalu, Pemerintah sepakat bahwa persoalan pengawasan dan distribusi adalah masalah utama dari semua masalah yang ada ini. Untuk itu, penanganan hilir yang mengandalkan kombinasi sistem teknologi informasi atau IT dan pengawasan ketat di lapangan penting untuk harus segera dilaksanakan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Menko Luhut juga menyebutkan bahwa pada saat ini Pemerintah tengah mengintegrasikan sistem SIMIRAH yang dikembangkan oleh Kemenperin bersama Kementerian/Lembaga lain. Itu adalah sebagai hub, dari tata kelola sawit terintegrasi dari hulu hingga hilir, yang akan dibenahi ke depannya.
“Hal ini dilakukan untuk menjamin proses dari hulu hingga hilir nanti dapat berjalan dengan baik dan tentunya tepat sasaran. Presiden memerintahkan kami untuk betul-betul memperhatikan tadi supply kepada domestik harus betul-betul dilakukan,” ungkapnya.
Disampaikannya pula, proses perpindahan data dari SIMIRAH 1.0 menuju 2.0 kini sedang berjalan. Dan ke depan, SIMIRAH katanya akan dikembangkan layaknya aplikasi PeduliLindungi yang menggunakan scan QR Code. Namun tentu, ada beberapa penyesuaian yang akan dilakukan.
“Perlu kami tekankan bahwa semua pelaku usaha CPO dan turunannya wajib terdaftar dalam sistem SIMIRAH ini. Ke depannya pemerintah mengharapkan bahwa SIMIRAH akan menjadi super-app untuk mengatasi persoalan tata kelola minyak goreng dari hulu hingga hilir nantinya,” jelasnya sembari berharap agar harga minyak goreng curah bisa terus turun menuju angka Rp 14.000/liter.
Namun demikian, dirinya mengaku sangat menyadari bahwa kebijakan yang diambil pemerintah tersebut tidak dapat menyenangkan semua pihak. Oleh sebab itu, evaluasi dan penyempurnaan akan terus dilakukan sehingga kebijakan dapat berjalan sebaik-baiknya.
“Saya mengucapkan terimakasih dan apresiasi yang tinggi atas peran serta para pelaku usaha yang telah mendukung dan berperan aktif dalam menyelesaikan persoalan minyak goreng di tanah air kita ini. Pemerintah hari ini memberikan perhatian khusus bagi masyarakat luas untuk dapat menjangkau minyak goreng dan juga perhatian yang tidak kalah penting bagi para petani kelapa sawit. Di mana seperti yang berulang kali Presiden sampaikan kepada kami para pembantunya, agar kesejahteraan petani harus menjadi prioritas utama,” pungkasnya.
Dalam acara tersebut juga dihadiri Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kapolda Bali Irjen Pol Putu Jayan Danu Putra, Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Sonny Aprianto, Dirjen Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Oke Nurwan, Deputi Bidang Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto, serta beberapa pejabat Kementerian/ Lembaga lainnya. (adi/jon)
