BULELENG – Upaya penyelamatan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang dilakukan Lembaga Pengaswas LPD (LP-LPD) dan Badan Kerjasama LPD (BKS-LPD) Kabupaten Buleleng, mendapatkan apresiasi Kepala Cabang Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Singaraja, I Made Sudarma. Selain dalam bentuk perlindungan hukum adat, lembaga pengelola asset/keuangan desa adat ini juga harus diperkuat managemen berbasis teknologi, sumber daya manusia (SDM) dan dilengkapi lembaga penjamin liquiditas, sekaligus mitra kerja dan pembinaan.
“Perlindungan hukum terhadap LPD, sebagai lembaga milik desa adat sangat dibutuhkan agar lembaga ini dapat menjalankan usahanya untuk mensejahterakan masyarakat desa adat setempat,” tandas Kepala BPD Bali Cabang Singaraja, I Made Sudarma, Kamis (28/1/2021).
Perlindungan hukum adat terhadap LPD, kata Sudarma, juga dibutuhkan dalam memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengurus LPD maupun nasabah.
“Itu mutlak diperlukan oleh lembaga pengelola keuangan, termasuk LPD yang tidak beda jauh dengan perbankkan,” tegasnya.
Selain perlindungan hukum, LPD juga wajib menjalin kerja sama, bersinergi dengan lembaga keuangan termasuk BPD Bali yang selama ini menjadi mitra kerja, bahkan sempat menjadi pembina LPD.
“Kerja sama dengan lembaga lain sangat dibutuhkan dalam menjaga liquiditas, termasuk kerja sama sesama LPD dalam bentuk Badan Kersama LPD (BKS-LPD). Selain pengembangan usaha, BKS-LPD dapat diperankan sebagai lembaga penjamin liquiditas, membantu LPD yang mengalami gangguan liquiditas, sehingga bisa segera disehatkan,” tukasnya.
Sudarma menambahkan, sebagai mitra kerja LPD sejak mulai dibangun tahun 1980-an, BPD Bali tidak hanya sebatas mitra dalam penyimpanan tabungan LPD sebagai nasabah.
“Sebagai mitra, BPD bahkan memberikan pembinaan sumber daya manusia pengelola LPD, termasuk pembinaan tata kelola keuangan, pengembangan usaha, termasuk cara menghitung uang,” ujarnya.
Namun, seiring adanya perubahan regulasi, sinergitas BPD dengan LPD saat ini hanya sebatas nasabah tabungan.
“Selain bentuk badan hukum, LPD juga tidak memiliki NPWP sebagai syarat mendapat kredit,” tandas Sudarma sembari berharap, Peratuarn Daerah (Perda) sebagai payung hukum berdirinya LPD di Bali dapat disesuaikan dengan kebutuhan kekinian. (kar)
