KUTA – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan, Pemerintah Provinsi Bali sepakat dan patuh terhadap arahan pimpinan nasional. Karena disadari, di balik bahaya Covid-19 yang masih sangat nyata, perekonomian juga wajib untuk diselamatkan. Demikian dikutip dari sambutan Gubernur Bali yang dibacakan Wakil Gubernur Bali Cokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace), dalam acara Konsultasi Publik Kemitraan Pemerintah dengan Masyarakat Sipil dalam Pencegahan Penularan Covid-19 serta Pemulihan Ekonomi Nasional di Daerah, di Kuta, Senin (21/12).
Ada dua hal yang dimaksud sebagai arahan pimpinan tersebut. Pertama, yakni sedikitpun tidak boleh lengah dan harus terus berupaya meningkatkan kemampuan pengendalian kasus melalui 3T yakni Tracing, Testing, dan Treatment. Sementara kedua, untuk penyelamatan kesejahteraan masyarakat, maka adaptasi menjadi keniscayaan.
“Masyarakat harus tetap produktif di masa pandemi tetapi dengan cara-cara baru. Kami menyebut adaptasi kebiasaan baru itu dengan tatanan Bali Era Baru. Dimana masyarakat Bali tetap produktif, dengan kesadaran protokol kesehatan,” ucap Wagub Cok Ace membacakan sambutan Gubernur Koster.
Hukum adaptasi, sambung dia, menyatakan bahwa apapun yang mampu beradaptasi maka akan bertahan hidup. Sedangkan yang tidak mampu, akan menghadapi kepunahan ataupun kelangkaan. Karena itulah tatanan Bali Era Baru diyakini sebagai kunci dari kebangkitan produktivitas masyarakat. “Yang harus beradaptasi tidak hanya bangsa Indonesia, melainkan bangsa-bangsa di seluruh dunia,” ucapnya sembari mengaku menyadari bahwa itu bukanlah hal mudah, karena selain membutuhkan proses, juga kesadaran kolektif.
“Ketika kita membicarakan perubahan besar seperti itu, maka butuh sumber daya materiil dan immateriil yang luar biasa. Dan manakala butuh sumber daya besar, maka sinergitas, kolaborasi, kerjasama, dan dukungan semua pihak menjadi sangat penting,” sambungnya seraya mengapresiasi penyelenggaraan Konsultasi Publik Kemitraan Pemerintah dengan Masyarakat Sipil yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia tersebut. Karena diyakini, kemitraan yang bersinergi niscaya akan membuat upaya-upaya pencegahan penularan Covid-19 dan Pemilihan Ekonomi Nasional menjadi lebih efektif dan efisien.
Sementara terpisah, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal menerangkan, Konsultasi Publik Kemitraan Pemerintah dengan Masyarakat Sipil itu dilaksanakan guna menyatukan visi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan LSM.
Melalui kegiatan itu, sambung dia, OMS didorong untuk bukan hanya berperan dalam mengawasi pembangunan. Melainkan sekaligus ikut berpartisipasi dalam pelaksanaannya. Karena OMS diketahui memiliki banyak keunggulan, seperti ada dimana saja, dekat dengan publik, serta mudah dibentuk.
“Karena itu, tentu kalau menyelenggarakan program pemerintah, maka efektivitasnya lebih tinggi kalau dibandingkan dengan hanya dilaksanakan oleh pemerintah saja. Selain berpartisipasi, OMS ini ikut pula bertanggung jawab,” sambungnya.
Kali ini, diakui dia, kegiatan konsultasi publik tersebut memanglah menyasar bidang kesehatan. Utamanya berkaitan dengan penanganan pencegahan Covid-19. Namun ke depan, itu rencana juga akan menyasar bidang lainnya. Seperti bidang ekonomi, utamanya ekonomi kerakyatan, baik kecil ataupun mikro. “Itu akan membutuhkan ribuan bahkan ratusan ribu para pendamping dalam rangka menyukseskan program tersebut,” ucapnya.
Disisi lain, Safrizal menegaskan bahwa perlu kerja yang ekstra keras dalam menjawab ekspektasi lembaga-lembaga luar negeri. Yang mengasumsikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia berkisar antara 4 hingga lebih dari 5 persen. “Jadi energinya harus dua sampai tiga kali lipat untuk mampu menjawab tantangan dunia internasional. Saya yakin itu bisa, jika bukan hanya dilakukan pemerintah. Melainkan juga bersama-sama dengan OMS,” pungkasnya. (adi)
