MANGUPURA – Jajaran Komisi IV DPRD Badung memanggil Dinas Kebudayaan untuk melaksanakan rapat kerja setelah Festival Ogoh-ogoh 15 sampai 16 Maret 2005 di Puspem Badung berlangsung. Pasalnya pelaksanaan parade ogoh dengan tema Bhandana Bhuhkala Tahun 2025 menyisakan protes oleh peserta atas penyelenggaraan kegiatan tersebut.
Rapat kerja dipimpin oleh ketua Komisi IV DPRD Badung, Nyoman Graha Wicaksana dan dihadiri oleh Nyoman Dirga Yusa, dan I Gede Suraharja itu berlangsung di lantai II DPRD badung, Selasa (18/3/2025). Hadir langsung pada kesempatan itu, Kepala Dinas Kebudayaan, I Gede Eka Sudarwitha bersama sejumlah stafnya.
Pada kesempatan itu, Eka Sudarwitha menyampaikan permohonan maaf atas beberapa peristiwa yang terjadi saat Bhandana Bhuhkala Tahun 2025 digelar. mulai dari menimbulkan kemacetan, hingga riak riang seka teruna yang protes terhadap hasil penjurian.
Berkaca dari peristiwa itu, lanjut dia, pihaknya melakukan evaluasi untuk perbaikan pagelaran di masa mendatang. termasuk akan mengubah sistem penilaian ogoh-ogoh dan fragmen. “Kedepan kami akan ubah penilaian, dimana ogoh-ogoh terpisah dari pragmentarinya,” ujarnya Sudarwitha.
Sementara itu, usai memimpin rapat Graha Wicaksana yang didampingi Gede Suraharja menyampaikan pihaknya mendorong pemerintah untuk melakukan penambahan anggaran penggelaran festival di tahun mendatang. penambahan itum, tidak hanya fokus pada kegiatans eni semata, namun sisia lain yang mendukungan suksesnya pagelaran tersebut.
Beberapa diantaranya; sebut dia, mulai dari peningkatan biaya pengamanan serta pengawalan ogoh –ogoh dari lokasi atau banjar masing-masing menuju Puspem Badung. Serta pihaknya juga menginginkan acara festival ogoh ogoh tahun 2026 tetap dilaksanakan di Puspem badung. “Biarkan pelaksanaannya tetap di Puspem Badung, karena agara puspem Badung ini juga bisa dinikmati oleh masyarakat. terkait peristiwa yang terjadi tentu harus menjadi bahan evaluasi,” ujarnya.
Selain aksi protes, yang sempat menjadi perbincangan adalah masalah tenda dan masalah pengawalan dari banjar masing-masing ke Puspem yang membutuhkan waktu hingga 12 jam. “Kedepan kami ingin agara pemerintah memfasilitasi pengawalan Ogoh-ogoh tersebut untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. juga ke depan tenda bisa diganti rejing agar lebih tahan terhadap cuaca,” tegas politisi PDI perjuangan itu. (litt)
