DENPASAR -Perjuangan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali untuk mendapatkan dukungan anggaran guna mengembalikan operasional Angkutan Trans Metro Dewata (TMD) gagal. Sebab, Kementrian Perhubungan di Jakarta sudah tidak memiliki anggaran untuk melanjutkan operasional transportasi publik tersebut di Bali.
Penegasan itu disampaikan Kadis Perhubungan Provinsi Bali Gede Wayan Samsi Gunarta seusai mengikuti rapat paripurna DPRD Bali, Renon Denpasar, Senin (13/1/2025).
Menurutnya keberangkatannya ke Jakarta ketemu Dengan Ditjen Kementrian Perhubungan di Jakarta karena ada dorongan anggota DPD RI sehingga ditindaklanjuti ke Kementrian Perhubungan.
“Saya dapat telpon dari Bapak Ditjen, disamping ada dorongan dari anggota DPD RI dapil Bali, ya akhirnya saya berangkat ke Jakarta seminggu,” ujarnya.
Dalam pertemuan dengan Dirjen Kementrian Perhubungan di Jakarta, disebutkan bahwa Ditjen Perhubungan sudah melakukan pertemuan dengan pak Mentri Perhubungan dan disebutkan bahwa Kementrian Perhubungan tidak ada anggaran.
Hal ini tentu menjadi beban yang sangat berat sehingga ditutupnya TMD di Bali, dipastikan masalah anggaran dan memang sudah tidak ada anggaran lagi. Saat ini, Bali satu-satunya operasional TMD dihentikan karena anggaran tidak ada.
Gede Samsi menyebutkan operasional TMD sesungguhnya semua koridor menjadi kebutuhan untuk dioperasikan sehingga harus dilakukan antisipasi dengan baik.
Sebelum memenuhi kebutuhan di semua koridoor, pihakan akan melakukan survey terlebih dahulu sehingga bisa memastikan berapa koridoor yang menjadi kebutuhan mendesak supaya tidak merugikan masyarakat.
“Kita lakukan survey untuk mengetahui seberapa besar kebutuhan kita dan yang harus dilakukan perbaikan, standar pelayanannya,”katanya.
Dalam kesempatan tersebut Kadishub Gede Samsi menyebutkan untuk membenahi sistem transportasi publik dengan TMD ini, semua kabupaten kota yang dilintasi angkutan TMD ini harus ikut terlibat.
“Kita akan segera lakukan koordinasi dengan pimpinan dan juga koordinasi antar pimpinan kabupaten kota. Harus ikut ngerombo, biayanya kita bisa patungan, biayanya tidak bisa sendirian kalau dibebankan ke Pemerintah Provinsi terlalu berat sehingga harus dibiayai bersama-sama sehingga akan lebih ringan,”pungkasnya. (arn/jon)
