MANGUPURA – Komisi I DPRD Badung meminta pemerintah menegakkan Perda, terkait kasus Step Up Hotel di Jimbaran. Kalau memang terbukti melanggar batas ketinggian, komisi yang bertugas mengawasi pelaksanaan Perda ini, mendesak untuk diberikan sanksi tegas hingga pembongkaran.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Badung I Gusti Lanang Umbara menegaskan, pelanggaran Perda harus ditindak tegas, agar memberikan efek jera. “Itu (Step Up Hotel) berdasarkan pengukuran yang dilakukan Dinas PUPR melebihi batas ketinggian 15 meter, bahkan katanya sampai 26 meter. Itu jelas melanggar,”kata Lanang Umbara saat dikonfirmasi, Minggu (2/3/2025).
Menurutnya, proyek pembangunan hotel itu harus dihentikan sementara dan dilakukan kajian oleh OPD terkait. “Apakah antara izin yang dikeluarkan seperti PBG dengan fakta dilapangan sudah sesuai, kalau tidak yang bongkar,” imbuhnya. Jika pemerintah lembek, akan menimbulkan preseden buruk di masyarakat terhadap penegakan aturan. Bahkan tak mustahil kasus serupa akan terus bermunculan.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, Step Up Hotel Jimbaran sempat disidak Pol PP Provinsi Bali, Pol PP Badung instansi terkait lainnya, Jumat 28/2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Badung melakukan melakukan pengukuran ketinggian bangunan.
Hasilnya, pada beberapa titik ketinggian bangunannya melebihi 15 meter, bahkan ada hingga 26 meter. Padahal pada izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang diterbitkan Dinas PUPR Badung batas ketinggian bangunan maksimal 15 meter. “Ya kita melakukan pengukuran di beberapa titik, pengukuran dilakukan dari batas muka tanah. Hasilnya memang ada yang melebihi 15 meter, bahkan ada hingga 15 meter,”ungkap plt. Kepala Dinas PUPR Badung I Nyoman R Karyasa.
Berdasarkan izin PBG yang dikantongi PT Step Up Solusi Indonesia, batas ketinggian bangunan maksimal 15 meter. Atas temuan ini pihaknya sedang menyusun kajian untuk selanjutnya diberikan kepada Satpol PP. (lit,dha)
