BULELENG – Wakil rakyat di DPRD Kabupaten Buleleng apresiasi aksi simpatik dan cerdas generasi muda yang tergabung dalam wadah Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Buleleng.
Tak hanya dilakukan tanpa kekerasan dan orasi jalanan, melalui pernyataan sikap bertajuk ‘Efisiensi APBN 2025, Petaka Sektor Pendidikan’ juga disampaikan juga kajian, tuntutan dan solusi.
“Aksi yang dilakukan secara cerdas, simpati dan solutif dari adik-adik mahasiswa yang tergabung dalam GMNI Buleleng ini patut kita apresiasi dan sebagai wakil rakyat kami memiliki kewajiban mengakomodir dan meneruskan aspirasi yang disampaikan sesuai regulasi yang ada,” tandas Wakil Ketua I DPRD Buleleng I Nyoman Gede Wandira Adi usai menerima aspirasi DPC GMNI di Gedung Rakyat DPRD Kabupaten Buleleng, Kamis (20/2/2025).
Wakil Ketua I DPRD Buleleng dari Fraksi Partai Golkar ini memastikan kajian terkait kebijakan efisiensi APBN tahun 2025 oleh pemerintah yang dikhawatirkan dapat berpengaruh pada sektor pendidikan serta beberapa formula penanganan krisis oleh sejumlah negara dan tuntutan yang disampaikan akan diteruskan kepada pihak terkait sesuai dengan regulasi yang ada.
“Beberapa tuntutan DPC GMNI Buleleng seperti meminta pemerintah untuk mengkaji kembali efisiensi anggaran di sektor pendidikan agar kedepannya tidak berdampak pada kenaikan biaya pendidikan, tidak mengurangi anggaran beasiswa bagi siswa maupun mahasiswa, meningkatkan kesejahteraan guru honorer guna meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar dan membayarkan tukin dosen yang belum dilunasi, kami akomodir dan akan diteruskan ke provinsi maupun pusat sesuai ketentuan yang ada,” tegasnya.
Menyikapi hal tersebut, I Kadek Julio Anggadika Putra selaku Koordinator aksi menyatakan terimakasih sekaligus mengapresiasi keterbukaan wakil rakyat di DPRD Buleleng dalam menerima aspirasi masyarakat.
“Kami berharap, aspirasi berupa kajian dan tuntutan kami terkait kebijakan efisiensi APBN tahun 2025 antara lain agar pemerintah mengkaji efesiensi anggaran sektor pendidikan dan tuntutan tambahan agar pemerintah segera mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi Undang-undang dapat segera disampaikan kepada pemerintah pusat,” tandas Anggadika dibenarkan I Kadek Pradhita Ciwa Paditya.
Selaku Ketua DPC GMNI Buleleng, Ciwa Praditha menegaskan aspirasi GMNI Buleleng disampaikan karena melihat kontradiksi dari kebijakan efisiensi pemerintah, memangkas anggaran namun disisi lain membuat baru dan memekarkan kelembagaan yang justru membengkakkan anggaran. (kar/jon)
