BULELENG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BKBP) Kabupaten Buleleng segera mencairkan dana bantuan partai politik (Banpol) tahap I tahun 2025.
Selain mendorong 7 partai politik (parpol) peraih kursi di DPRD Kabupaten Buleleng agar segera mengajukan proposal, melalui rapat koordinasi (rakor) bersama perwakilan parpol peraih kursi pada Pemilu tahun 2024 juga ditekankan pemanfaatan sekaligus pertanggungjawaban dana banpol.
“Dana bantuan kepada partai politik tahun 2025 kepada 7 parpol di DPRD Kabupaten Buleleng masa jabatan 2024-2029 sudah kita siapkan pengamprahannya, masih menunggu hasil audit dari BPK atas pertanggungjawaban Banpol tahun 2024,” ungkap Kepala BKBP Kabupaten Buleleng, Komang Kappa Tri Aryandono usai memimpin rapat koordinasi FKUB Kabupaten Buleleng, Rabu (19/2/2025).
Kappa menandaskan pencairan banpol tahun 2025 dilakukan berdasarkan SE Mendagri No : 900.1.9.1/100/Polpum tanggal 8 Januari 2025 tentang Percepatan Pelaporan Pertanggungjawaban Banpol yang bersumber dari APBD tahun 2024.
“Pencairan dana banpol berdasarkan perhitungan total jumlah raihan suara Parpol pada Pemilu tahun 2024 dikalikan indeks 7.500 per suara, masih menunggu LHP BPK sebagai salah satu syarat pencairan,” terangnya.
Tujuh Parpol penerima Banpol tahun 2025 masing-masing PDI Perjuangan 18 kursi (184.383 suara), Partai Golkar 11 kursi (78.257 suara), Partai Gerindra 6 kursi (45.400 suara), Partai NasDem 6 kursi (45.929 suara), Partai Demokrat 3 kursi (31.125 suara), Partai Hanura 2 kursi (18.839 suara) dan PKB 1 kursi (14.362 suara).
“Total jumlah Banpol yang akan direalisasikan tahun 2025 sebesar Rp 3.137.212.500,-. Kita berharap pemanfatan dana Banpol dilakukan sesuai porsinya, 40 % untuk operasional dan 60 % untuk pendidikan politik,” pungkasnya. (kar/jon)
