BULELENG – Lantaran merasa resah dengan penegakan awig-awig oleh prajuru desa adat yang dinilai tidak lagi sesuai dengan dresta kalau tidak mau disebut sewenang-wenang, puluhan krama difasilitasi Perbekel Desa Sudaji I Made Ngurah Fajar Kurniawan mendatangi Kantor Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Buleleng.
Tidak hanya kegamangan awig dan tata titi penyelenggaraan desa adat yang dinilai nyeleneh, krama juga ‘mesadu’ (mengadukan) tentang laporan pertanggungjawaban keuangan desa adat yang tidak pernah disampaikan dan penggantian I Nyoman Sunuada (almarhum) sebagai bendesa adat yang tidak melalui paruman.
“Selaku Perbekel, kami mencoba untuk memfasilitasi penyelesaian persoalan yang terjadi di Desa Adat Sudaji, sesuai dengan hirarki dan regulasi yang ada untuk mendapatkan solusi terbaik,” tandas Perbekel Desa Sudaji Made Ngurah Fajar Kurniawan usai audensi di Kantor Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Buleleng, Senin (17/2/2025).
Perbekel Fajar Kurniawan menegasakan selain untuk mendapatkan pencerahan terkait tata titi penyelenggaraan desa adat, kehadiran Krama Desa Adat Sudaji ke MDA Kabupaten Buleleng juga merupakan kelanjutan dari upaya untuk menyelesaikan persoalan yang gagal pada paruman desa adat.
“Kehadiran kami disini (MDA Buleleng) adalah untuk mesadu arep kepada lembaga adat ditingkat kabupaten, antara lain terkait tata titi penyelenggaraan desa adat oleh prajuru yang dinilai sewenang-wenang, tidak adanya penyampaian laporan pertangungjawaban keuangan desa adat dan yang paling meresahkan adalah penggantian almarhum I Nyoman Sunuada selaku bendesa adat yang tidak melalui paruman,” ungkapnya.
Tiba-tiba terbit SK MDA Bali No : 161/SK/MDA-PBali/X/2024 tentang Perubahan atas Keputusan MDA Provinsi Bali No : 187/SK-P/ MDA-PBali/VII/2023 tentang Penetapan dan Pengukuhan Prajuru Desa Adat Sudaji Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng masa pelaporan Isaka Warsa 1945-1950 atau tahun 2023-2028 (masehi).
Munculnya SK MDA Provinsi Bali yang tidak melalui paruman, kata Fajar Kurniawan, membuat krama resah dan merasa dilecehkan baik oleh prajuru maupun MDA Provinsi Bali.
“Atas saran Ketua MDA Kabupaten Buleleng, Dewa Made Budarsa, krama akan segera membuat surat keberatan atas terbitnya SK MDA Provinsi Bali yang menetapkan dan mengukuhkan Ketut Kertiasa selaku Bendesa Adat dan Kubayan, karena tidak sesuai dengan dresta terkait organisasi adat yang terdiri dari Jro Pasek, Jro Bendesa Adat, Jro Kubayan, Jro Nyarikan dan Kelian Desa Petang Dasa,” tandas Perbekel Fajar Kurniawan diapresiasi Dewa Putu Budarsa.
Selaku Ketua MDA Buleleng, Dewa Budarsa mengapresiasi langkah konstruktif yang dilakukan Krama Desa Adat Sudaji dalam menyelesaikan persoalan yang dialami desa adat.
“Ada beberapa persoalan, keberebehan yang disampaikan antara lain tidak adanya laporan keuangan oleh prajuru, penggantian almarhum I Nyoman Sunuada oleh Jro Kubayan sebagai Bendesa Adat Sudaji sesuai SK MDA Bali yang tidak pernah disosialisasikan dan ditolak oleh krama,” terangnya.
Karena ada penolakan terhadap SK MDA Provinsi Bali, maka disarankan kepada Krama Desa Adat Sudaji untuk menyampaikan secara tertulis, secara resmi kepada MDA Provinsi Bali, ditembuskan kepada MDA Buleleng. (kar/jon)
