DENPASAR – Komisi IV DPRD Bali menggelar rapat kerja dengan Dinas Pendidikan Provinsi Bali dengan menghadirkan sejumlah kepala sekolah SMA dan SMK di Bali.
Rapat kerja ini berlangsung di ruang Badan Musyawarah DPRD Bali yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV Nyoman Suwirta dan dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali Ketut Ngurah Boy Jayawibawa dan dihadiri sejumlah anggota Komisi IV DPRD Bali diantaranya Gusti Ayu Mas Sumatri, Nyoman Wirya, Made Sumiati.
Dalam pertemuan tersebut Ketua Komisi IV Nyoman Suwirta memberikan kesempatan kepada masing-masing kepala sekolah SMA/SMK untuk angkat bicara dengan berbagai persoalan dan permasalahan yang ada dimasing-masing sekolahnya.
Dalam kesempatan tersebut hampir semua kepala sekolah menyampaikan persoalan dari kerusakan gedung sekolah apalagi dimusim hujan sekarang ini.
Ada sekolah yang tidak memiliki ruang kelas sesuai jumlah siswa yang diterima sehingga proses belajar mengajar dilaksanakan secara online. Ada sekolah tidak memiliki aula dan sekolah tidak memiliki akses jalan yang cukup menuju sekolah.
Berbagai persoalan tersebut dibeberkan dihadapan Komisi IV DPRD Bali dengan harapan ada solusi penyelesaiannya melalui bantuan dana hibah yang dikawal oleh Komisi IV DPRD Bali.
Ketua Komisi IV DPRD Bali Nyoman Suwirta seusai pertemuan menyampaikan, apa yang ditemukan saat sidak menjadi pembahasan penting dalam rapat kerja sehingga Kepala Dinas Pendidikan langsung dihadirkan dalam pertemuan dan semua sekolah bisa mendengar secara langsung penjelasan dari Dinas Pendidikan Provinsi begitu pula kepala sekolah bisa langsung menyampaikan permasalahannya.
“Dewan sebagai saksinya dan kami harapkan semua sekolah sudah membawa proposal untuk dikawal oleh dewan,”ujarnya.
Menurut Suwirta permasalahan yang disampaikan sebagian besar infrastruktur. Ini banyak terjadi di daerah pinggiran Kabupaten Karangasem sehingga Komisi IV DPRD Bali lebih sering turun ke Karangasem. Suwirta mengatakan dewan menemukan ada satu sekolah mempunyai 60 rombel tetapi hanya ada 26 ruang kelas.
“Bayangkan lagi 34 kelas masih belajar secara daring. Zaman sekarang masih belajar daring dan dari segi karakter susah akan diawasi,”ujarnya.
Pihaknya berharap dengan anggaran pada Pendidikan hingga Rp 2 triliun lebih itu semua persoalan bisa terselesaikan. Selain bangunan juga ada masalah jalan akses masuk ke sekolah banyak sekali masalahnya.
Ada jalan akses masuk terbentur jalan pribadi, ada masih statusnya tanah pribadi, ada jalan pengembang dan pengembang belum menyetujui penggunaan jalan tersebut.
“Kami sudah tugaskan sekolah untuk membentuk tim guna menyelesaikan pembebasan jalan,”pintanya.
Suwirta menambahkan sebagai mantan bupati ternyata sama saja, masalahnya cuman satu, yakni anggaran kita belum cukup untuk mampu mengcover keseluruhan.
Sementara kerusakan akan terus terjadi sehingga permasalahan semakin besar dan semakin besar kerusakan yang terjadi.
Hal ini tentunya menjadi dilema satu sisi ingin meningkatkan kualitas pendidikan tetapi disisi lain anggaran tidak bisa terpenuhi sehingga sarana dan prasarana tidak terpenuhi.
Dewan berharap dengan gubernur baru terpilih, setelah dilantik nanti segera bisa berkoordinasi dengan presiden sehingga Bali bisa mendapat anggaran yang lebih besar.
“Usulan semua sekolah, dewan akan berusaha termasuk dalam pembahasan KUA PPAS. Misalnya totalnya usulan 1 triliun tetapi pagu yang tersedia hanya ada 500 miliar, jelas tidak akan bisa,”pungkasnya.
Sementara Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali Ketut Ngurah Boy Jayawibawa menyampaikan pihak eksekutif dan legislatif akan bersama-sama mengawal apa yang menjadi usulan masing-masing sekolah.
Menurutnya alokasi anggaran pada pendidikan sudah melebihi Rp2, triliun atau 38 persen dari APBD dan diakui memang lebih banyak ke pegawai.
Terhadap 19 sekolah yang direkomendasi pemetaan guru dan fisik sekolah, kami akan lanjutkan ke PUPR melalui Balai-Balai di Provinsi. Sebab, terkait dengan pembangunan saat ini tidak lagi menjadi kewenangan Dinas Pendidikan.
“Per tahun 2025 ini akan dilaksanakan oleh PUPR. Untuk ruang kelas baru akan prioritaskan dan akan ajukan ke TAPD atau Bappeda melihat skala prioritas,”janjinya sembari menambahkan kalau anggaran terbatas kita akan berikan yang prioritas.
Sementara masalah jalan-jalan menuju sekolah yang menjadi permasalahan saat ini, pihaknya sudah melakukan koordinasi seperti di Buleleng berkoordinasi dengan kabupaten.
Untuk sarana prasarana GOR Ngurah Rai dan GOR Tembau selama 25 tahun disewa oleh KONI dan tahun 2022 masa sewa sudah berakhir dan KONI Bali sudah menyerahkan pada Pemprov Bali. Menurut rencana akan diperbaiki dan Gubernur Bali terpilih Wayan Koster juga sudah menyiapkan master plannya.
“Gedung KONI tahun 2022 sudah diserahkan ke Pemprov Bali dan nanggung diperbaiki karena pak Koster memiliki master plan dan kita berharap bisa dilanjutkan kembali oleh pak Koster,”pungkasnya. (arnn)
