MANGUPURA – Efisiensi yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, ternyata tak banyak berpengaruh terhadap Pemkab Badung. Pasalnya, dana transfer pusat ke Badung tidak banyak. Diluar Dana Alokasi Umum (DAU), tahun 2025, Badung hanya mendapatkan anggaran untuk satu kegiatan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Badung Ida Ayu Yanti Agustini mengungkapkan, untuk tahun 2025 Kabupaten Badung mendapatkan satu kegiatan yang didanai pusat melalui DAK. “Ada satu kegiatan DAK yang dibatalkan untuk irigasi,” ungkapnya saat dikonfirmasi, Minggu (16/2/2025).
Pembatalan DAK ini lanjut dia, akibat kebijakan efisiensi anggaran, yang salah satunya pada kegiatan pembangunan infrastruktur. Meski dibatalkan pusat, Pemkab Badung tetap akan melanjutkan kegiatan tersebut dengan menggunakan dana APBD Badung.
“Nilai kegiatan tersebut sekitar 3,5 miliar, nanti kita akan danai menggunakan APBD perubahan tahun 2025,” ujarnya. Untuk DAU sendiri yang peruntukannya diarahkan untuk belanja pegawai tidak ada pemotongan.
Sementara itu secara terpisah, Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta menegaskan dampak dari efisiensi ini tidak signifikan akan dirasakan Kabupaten Badung. Sebab efisiensi ini akan berpengaruh terhadap bantuan dari pusat kepada pemerintah daerah. “Kami di Badung tetap berusaha melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak,” katanya.
Pihaknya pun menyebutkan, upaya tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di Gumi Keris. Asalkan program kerja yang dijalankan sesuai dengan regulasi. “Kebutuhan dasar masyarakat ini, astungkara bisa terpenuhi oleh pemerintah dan regulasinya ada,” ucapnya.
Disinggung terkait gaji dari ASN yang bersumber dari pusat, Giri Prasta menyatakan, sampai saat ini hanya mendapatkan sedikit tambahan dari Dana Alokasi Umum (DAU). Sebab Kabupaten Badung dianggap mampu dari celah fiskal yang negatif. Sehingga pihaknya pun mengupayakan agar Kabupaten Badung dapat Berdikari.
Bahkan ia mencontohkan, dari upaya yang dilakukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah mengalami peningkatan. Dari sebelum menjabat Rp2,4 triliun kini mencapai di atas Rp6 triliun. (lit,dha)
