MANGUPURA – Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokompim) Setda Kabupaten Badung menggelar kunjungan kerja ke Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (5/2). Rombongan yang dipimpin Kabag Prokompim Setda Badung, Made Suardita ini diterima Pranata Humas Ahli Madya, Biro Humas Kementerian Sekretariat Negara, Faisal Fahmi, beserta jajaran.
Kabag Prokompim, Made Suardita menjelaskan, kunjungan kerja ini dilaksanakan dalam rangka mempelajari pengelolaan komunikasi publik oleh Kementerian Sekretariat Negara. Sebab, saat ini telah terjadi sejumlah perubahan dalam birokrasi, tak terkecuali di bidang pengelolaan komunikasi publik.
“Kunjungan ini dalam rangka mengetahui strategi Kementerian Sekretariat Negara terutama dalam mengkomunikasikan program Presiden dan seluruh kementerian ke masyarakat. Tentunya ada banyak hal yang bisa kami pelajari dan adopsi ke depannya,” ujar Suardita.
Sementara itu, Faisal Fahmi menjelaskan, Kementerian Sekretariat Negara ibarat back office-nya Presiden dan Wapres. Tugasnya membantu kepala negara dalam penyiapan data yang diperlukan bagi penyusunan naskah presiden, penerbitan peraturan perundang-undangan, dan tugas-tugas lainnya.
Di dalam kementerian ini terdapat Biro Hubungan Masyarakat yang bertugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, monitoring, dan analisis media terkait kegiatan Presiden, Wapres, dan Kementerian Sekretariat Negara, serta diseminasi informasi kehumasan dan pemberitaan Kementerian Sekretariat Negara.
Dijelaskannya lebih lanjut, terjadi banyak perubahan di tubuh Kementerian Sekretariat Negara di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Perubahan tidak hanya menyangkut struktur organisasi, melainkan banyak hal di dalamnya, sehingga bahkan bisa disebut masuk era new normal birokrasi. “Era new normal birokrasi yang lebih efektif dan efisien yang tujuannya mensejahterakan bangsa sebagaimana visi besar Presiden Prabowo,” katanya.
Adapun salah satu contoh upaya adaptasi terhadap perubahan dalam hal komunikasi publik, pihaknya mengupayakan agar informasi yang disebarluaskan dapat mencakup semua generasi. Maka, beberapa aspek diperbaharui agar informasi dapat diakses lebih efektif oleh publik.
Salah satu langkah yang diambil adalah memaksimalkan fungsi media sosial Kementerian Sekretariat Negara. Namun, pemanfaatan media sosial tetap harus berpedoman atau memperhatikan content pillars yang ditetapkan. Dalam artian, informasi yang dikemas harus mengandung unsur informatif sebanyak 60 persen, interaktif (10 persen), dan edutainment sebanyak 30 persen. (litt)
