BULELENG – Gerakan Menanam Untuk Ketahanan Pangan di Desa Tingkat Kabupaten Buleleng tahun 2025 yang dicanangkan Pj. Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana serangkaian peringatan Hari Desa Nasional, mendapatkan perhatian khusus Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Buleleng.
Selain menggerakkan seluruh penyuluh pertanian yang tersebar pada 9 kecamatan dan 148 desa/kelurahan, dukungan terhadap program nasional sesuai tagline ‘Dari Desa dan Kelurahan Wujudkan Swasembada Pangan di Kabupaten Buleleng juga dilakukan melalui sinergitas bersama TNI/Polri dalam hal pendampingan teknis pada masing-masing desa/kelurahan.
“Sesuai pencanangan bapak Pj Bupati Buleleng dan arahan dari bapak presiden jelas menyatakan bahwa swasembada pangan secepat-cepatnya, tentu kami pada level ujung tombak membantu bupati di Dinas Pertanian, tidak serta merta kami bisa berdiri, namun demikian kolaborasi antar stakeholder dalam hal ini TNI dan Polri akan sangat memberi arti dalam mewujudkan swasembada pangan,” ungkap Kepala Dinas Pertanian (Kadistan) Buleleng, Gede Melandrat saat meninjau penyiapan lahan tanam di Hutan Kota Singaraja, Kamis (16/1/2025).
Mantan Kadis Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng ini menandaskan, dengan mengkolaborasikan Penyuluh Pertanian, Babinkamtibmas dari Polri dan Babinsa dari TNI yang tersebar diseluruh desa/kelurahan, Distan sebagai OPD Teknis berupaya semaksimal mungkin memberikan pendampingan teknis penanaman.
“Kami sebagai OPD teknis, selaku ujung tombak dihadapkan bagaimana mengarahkan petani untuk budidaya yang baik, jadi on farm nya lah. Jadi budidaya tanaman padi dan jagung, itu menjadi bagian, domain kami di Dinas Pertanian.
Sementara untuk mendorong percepatan penanaman, pendampingan dilakukan TNI dan Polri untuk mendorong pemanfaatan lahan kering, lahan tidak produktif, lahan tadah hujan untuk bisa ditanami padi gogo dan jagung,” terangnya.
Kalau untuk penanaman jagung, Babinkamtibmas dari Polri memegang peran dalam pecepatan penanamannya, untuk penanaman padi gogo pada lahan kering selama petani mau dan lahannya cocok akan dibantu penyuluh pertanian selaku on farmnya, sedangkan penanaman padi di lahan sawah dibantu percepatannya oleh Babinsa dari TNI.
“Saya kira kolaborasi ini dibangun tidak hanya di daerah, tapi juga dari pusat. Dari hulu ke hilir, ini akan dibangun skema bagaimana produksi pangan kita terarah dan terukur,” tandasnya.
Melandrat menambahkan, dalam pertanuan ada 3 pokok masalah yang sering ditemukan yakni kepastian pasar, kepastian harga dan sustainable (berkelanjutan).
“Dimana pangan betul-betul menjadi bahan pokok yang wajib ada disetiap rumah tangga, sampai pada level tingkat desa/kelurahan maupun kecamatan. Untuk meyakinkan ketahanan dan kemandirian pangan terjamin, tetapi kalau kita bicara ketahanan pangan dalam arti sempit maka desa tentu akan menjadi subjek sekaligus objek, sasaran dan target dari terbangunnya ketahanan pangan,” jelasnya.
Kolaborasi, merupakan salah satu wujud nyata kehadiran pemerintah untuk melakukan pendampingan dan meyakinkan hasil produksi petani pasti dibeli.
“Maka, hilirisasinya nanti tentunya perusahaan-perusahaan daerah mampu berperan disini, seperti Perumda Swatantra misalnya, Perumda Pasar misalnya, ini mampu memberikan nilai yang cukup bagi petani, ada untungnya. Jangan sampai, selama ini kan petani sebagai sahabat pangan merasa risih, ketika menanam hasilnya rendah. Itulah, pemerintah diharapkan hadir untuk mensubsidi petani sehingga tidak rugi,” tandasnya.
Ia berharap, program swasembada pangan dari Presiden Prabowo ini menjadi bentuk kehadiran negara dalam inflasi maupun deflasi ditengah sahabat pangan.
“Saya kira inilah momentum kejayaan Indonesia, petani khususnya, tidak hanya mampu mencukupi kebutuhan pangan rakyat, tapi juga negara ini tidak impor lagi,” pungkasnya. (kar/jon)
