GIANYAR – Wifi gratis Bali Smart Island (BSI) yang dibiayai Pemerintah Provinsi Bali dihentikan layanannya mulai 1 Januari 2025. Hal tersebut menyusul tidak adanya bantuan dana penyelenggaraan free wifi di seluruh kabupaten/kota di Bali dari Pemprov Bali.
Kondisi ini pun menjadi pertanyaan di masyarakatm sebab penghentian di nilai secara mendadak.
Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Gianyar Anak Agung Gde Raka Suryadiputra, Selasa (14/1/2025) membenarkan hal tersebut karena pagu BKK penyelenggaran wifi gratis telah dihapuskan.
“Program penyelenggaraan free wifi di Bali diberhentikan mulai tanggal 1 Januari 2025. Sesuai dengan Surat Sekretariat Daerah Provinsi Bali Nomor : B.31.900/7883/PADFE.BPKAD perihal Pagu sementara belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota se-Bali dalam APBD Tahun 2025 yang dalam lampirannya menerangkan alokasi anggaran bantuan keuangan yang bersifat khusus untuk penyelenggaraan free wifi di 8 Kabupaten/Kota untuk tahun 2025 sudah dihapus atau tidak dianggarkan oleh Pemerintah Provinsi Bali,” ujar Anak Agung Gde Raka Suryadiputra.
Menanggapi hal tersebut, Diskominfo Gianyar dalam rakor yang dilaksanakan 27 Desember 2024 ketika diberitahukan terkait pemberhentian bantuan keuangan untuk layanan free wifi, juga telah bersurat secara resmi kepada Pemprov Bali untuk kepastian program free wifi, namun hingga berita ini dirilis belum ada jawaban resmi.
Mengingat pemberitahuan pemberhentian bantuan keuangan untuk layanan free wifi dilaksanakan saat akhir tahun, Pemkab Gianyar belum menyiapkan program serupa untuk mengcover layanan free wifi. Terlebih, APBD Kabupaten Gianyar telah disahkan sebelumnya yaitu tanggal 11 November 2024.
Memastikan pelayanan kesehatan di Pustu dan Puskesmas di Gianyar tetap berjalan baik, Pemkab Gianyar menggunakan dana belanja OPD untuk pembayaran wifi di Pustu dan Puskesmas. Untuk wifi desa adat, akan diatur dalam petunjuk teknis pemanfaatan BKK Desa Adat.
“Ya nanti untuk wifi desa adat akan diatur dalam juknis pemanfaatan BKK Desa Adat, sehingga desa adat bisa menggunakan BKK Desa Adatnya untuk penganggaran pembayaran wifi sehingga wifi di desa adat bisa digunakan,” terangnya Gung Surya.
Meski diberhentikan layanannya, BSI meninggalkan manfaat besar bagi masyarakat khususnya masyarakat pelosok. Seperti misalnya dengan adanya BSI, tiang telekomunikasi telah ada hingga ujung Desa Pausan Payangan yang memudahkan masyarakat untuk mengakses wifi mandiri.
“Pemerataan jaringan infrastruktur ada karena BSI, karena BSI merupakan pemicu trigger provider mau masuk ke daerah terpencil sehingga masyarakat pelosok juga bisa mencari wifi mandiri di rumahnya,” pungkas Gung Surya. (jay)
