DENPASAR – Rapat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali tahun anggaran 2025 tinggal ditetapkan dalam rapat paripurna. Namun dibalik selesainya pembahasan rencana APBD 2025, menggelinding rencana pengadaan mobil dinas untuk empat pimpinan DPRD Bali jenis Alphard dan diperkirakan akan menguras dana APBD Bali sekitar Rp 6 miliar.
Pengadaan mobil dinas pimpinan dewan DPRD Bali terungkap dalam pra- rapat paripurna yang berlangsung di ruang rapat Gabungan DPRD Bali, Senin (25/11/2024).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya didampingi Wakil Ketua I Wayan Disel Astawa dan Wakil Ketua III Komang Nova Dewi Putra.
Dalam rapat tersebut dipertanyakan oleh Dr. Somvir Dapil Buleleng dan Komang Wirawan dapil Karangasem. ”
Apakah pengadaan mobil dinas pimpinan DPRD Bali sudah mendapat persetujuan?”tanya Dr. Somvir.
Hal yang sama dipertanyakan oleh anggota DPRD Bali Komang Wirawan terkait pengadaan mobil dinas untuk empat pimpinan DPRD Bali.
Menurut Komang Wirawan, tidak mempermasalahkan pengadaan mobil Dinas pimpinan DPRD Bali. Namun demikian, keberadaan anggota dewan juga harus diperhatikan.
“Kami tidak mempermasalahkan pengadaan mobil dinas pimpinan terpenting pendapatan untuk anggota dewan juga diperhatikan,”ujarnya.
Menggelindingnya bola panas pengadaan mobil dinas pimpinan DPRD Bali, Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya menyampaikan, sampai saat ini selaku pimpinan dewan masih sangat nyaman mempergunakan warisan kendaraan pimpinan dewan sebelumnnya. Kendaraan pimpinan dewan sebelumnya mempergunakan kendaraan jenis sedan Camry.
Dalam kesempatan tersebut Dewa Jack demikian panggilan akrabnya, pimpinan DPRD Bali menambahkan, dirinya tidak terbiasa mengikuti gerak cepat petugas patroli dan pengawalan (Patwal) sehingga awal-awalnya sempat juga jantungan mengikuti kecepatan mobil patwal.
“Terus terang saya sampaikan, saya masih nyaman dengan kendaraan pimpinan sebelumnya mempergunakan Sedan Camry DPRD Bali. Kenapa harus pengadaan mobil baru lagi,”ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, supaya tidak menjadi bola liar, Ketua DPRD Bali Dewa Maha Yadnya meminta Sekretaris DPRD Bali untuk menyampaikan penjelasan terkait pengadaan mobil dinas supaya tidak menjadi bola liar.
Sekretaris Dewan DPRD Bali I Gede Dewa Indra Putra menjelaskan terkait pengadaan mobil dinas diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor ; 20 Tahun 2022 dan Permendagri Nomor 7 tahun 2023. Made Indra Dewa Putra mengatakan mobil pimpinan bisa dilelang setelah 4 tahun lebih atau pimpinan sudah menjabat 4 tahun lebih.
Mobil pimpinan sudah bisa dilelang dan sudah dipakai dua periode oleh pimpinan sebelumnya. Nah, dalam pengadaan mobil dinas pimpinan DPRD Bali kenapa memilih jenis Alphard?
Hal itu dikarenakan anggota forum koordinasi pimpinan daerah kebanyakan mempergunakan kendaraan jenis land cruiser. Olehkarenanya, agar ada kesetaraan maka, pengadaan mobil dinas pimpinan DPRD Bali dipilih jenis Alphard.
“Kami laporkan pengadaan mobil dinas sedang berproses dan sudah sesuai PP 20 tahun 2022 dan Permendagri 7 tahun 2023,”ujarnya.
Mendengar penjelasan Sekwan, mantan pejabat Pemprov Bali yang juga duduk di Komisi I DPRD Bali Ketut Rochineng memberikan penjelasan dalam pengadaan kendaraan dinas untuk pimpinan dan wakil pimpinan.
Politisi PDIP asal Desa Bubunan Buleleng ini mengatakan bahwa cukup pengadaan mobil dinas jenis Aphard untuk pimpinan saja. Sementara untuk wakil pimpinan harus dibedakan jenisnya dan harus dibawahnya.
“Saya pengalaman di birokrasi puluhan tahun, kalau pimpinan kepala dinasnya membawa kendaraan dinas jenis Inova, Kepala Bagian (Kabag) dibawahnya tidak boleh sama harus dibawah kepala dinas misalnya yang bisa dipakai jenis Avansa. Demikian juga dibawah Kabag, tidak mungkin diberikan mobil jenis Suzuki Karimun meskipun kelasnya di bawah Avansa. Karena aturannya tidak memungkinkan sehingga untuk Kasubag diberikan kendaraan sepeda motor,”jelasnya.
Karena pengadaan kendaraan dinas sudah berproses jenis Alphard semua, hanya saja typenya berbeda. Untuk pimpinan diberikan Alphard type Hybrid dan wakil pimpinan diberikan Alphard type G.
Mendengar penjelasan seperti itu, Rochineng nampaknya tidak bisa menerima karena dinilai sudah melanggar aturan yang ada.
“Kalau memang seperti itu silahkan, dan semua pimpinan boleh pakai Alphard semuanya,”kata Rochineng dengan nada kecewa. (arn/jon)
