BADUNG – Dukungan pemerintah menjadi hal yang sangat diharapkan oleh para pelaku pariwisata di Bali, khususnya Kabupaten Badung. Apalagi di tengah kondisi Bali, yang saat ini masih berusaha bangkit pasca pandemi Covid-19. Demikian mengutip penyampaian Sekretaris Badan Pengurus Cabang (BPC) Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) Badung, I Gede Ricky Sukarta, Minggu (3/11/2024).
Disampaikan dia, Bali selama ini banyak mendapat wisatawan dari Online Travel Agent (OTA). Hal tersebut dibarengi dengan pemberian komisi sebesar 22 persen. Namun bak ‘Sudah Jatuh Tertimpa Tangga’, setelah itu para pelaku pariwisata kembali dikenai PPN sebesar 12 persen. “Setelah kita kena komisi 22 persen, kita harus membayar pajak lagi. Kami harap ini menjadi perhatian,” ucapnya di hadapan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep dan Calon Bupati Badung I Wayan Suyasa dalam acara ‘Tatap Muka Kaesang Pangarep dengan Pelaku Pariwisata’.
Melalui perhatian yang diberikan, dia berharap agar pajak tidak terlalu membebani para pelaku pariwisata. Karena di sisi lain, para pelaku pariwisata juga memiliki kewajiban untuk memastikan layanannya tetap berjalan dengan baik. “Intinya kami berkeinginan adanya asas keadilan tentang pajak. Sehingga kami bisa menjamin produk dan kualitas pelayanan kami ke depan,” pungkasnya.
I Wayan Puspa Negara yang ketika itu sebagai moderator, menyimpulkan bahwa harapan dari para pelaku pariwisata adalah agar pemerintah ke depan bisa hadir meringankan beban yang dirasakan. Mengingat selama ini, suplai wisatawan memang banyak berasal dari OTA. Sementara di sisi lain, di samping komisi yang harus dibayarkan kepada OTA, pelaku pariwisata juga harus memenuhi kewajiban pajak.
Menjawab keluhan tersebut, Suyasa selaku Calon Bupati dari Pasangan Calon (Paslon) Suyadinata, memastikan siap berkomitmen untuk mencarikan solusi. Karena sangat disadari, besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Badung notabene bersumber dari sektor pariwisata. “Masukan ini pasti akan kami terima dan pakai pedoman. Ke depan mari kita berkoordinasi dengan teman-teman kita yang ada di atas (Pusat),” singkatnya.
Sementara itu, Kaesang Pangarep menyampaikan bahwa, secara kepartaian, Cabup Suyasa tentu memiliki koneksi yang baik dengan Pusat. Karena Golkar, merupakan salah satu partai penghusung terpilihnya Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia. “Jadi ketika ada permasalahan seperti tadi mengenai pajak, kan bisa langsung duduk bersama. Menterinya dari Golkar, kalau Bupati Badung juga Golkar, maka cepat itu. Soalnya semua linear sampai ke atas,” ucapnya. (adi)
