BADUNG – Proyek pembangunan seawall tebing Pura Uluwatu telah dimulai. Kegiatan diawali pembukaan jalan inspeksi, yang pada saat ini sudah 60 persen rampung. Namun di media sosial, pembukaan akses yang dilakukan melalui pemangkasan tebing itu justru menimbulkan banyak pertanyaan. Bahkan ada yang khawatir bahwa itu hanyalah tipu muslihat untuk kemudian diikuti pembangunan akomodasi wisata.
Berkenaan dengan itu, penglingsir Puri Jrokuta, AA Ngurah Jaka Pratidnya angkat bicara. Pria yang akrab disapa Turah Joko itu menegaskan bahwa pihaknya justru berterima kasih. Karena Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung telah berupaya menyikapi kekhawatiran berkenaan dengan keretakan di tebing Pura Uluwatu. “Yang jelas, tidak ada akomodasi pariwisata. Pemangkasan tebing itu adalah murni untuk kelancaran proyek untuk membawa material,” tegasnya.
Diceritakan dia, kekhawatiran terhadap keretakan tebing Pura Uluwatu sebenarnya sudah berlangsung bertahun-tahun. Bahkan karenanya, langkah survei pun dilakukan dengan menggandeng pihak akademisi. “Kalau kita kembali ke belakang, itu tahun 92 sudah ada penurunan sisi selatan. Makanya persembahyangan Pujawali dilaksanakan di Jaba Tengah,” ungkapnya.
Lebih jauh lagi ke belakang, keretakan tebing Pura Uluwatu sesungguhnya sudah diketahui sejak tahun 1904. Karena kondisi itu pula dilakukan pemindahan Bale Pemiyosan. “1904 sudah retak. 1992, anak lingsir kami memindahkan persembahyangan Pujawali ke Jaba Tengah. Itu semua dilakukan untuk ikut merawat agar tidak lagi ada penurunan,” ungkapnya.
Sebagai Pengempon, tentunya berharap kepada pemerintah untuk menyikapi kekhawatiran tersebut. Apalagi saat gempa besar yang terjadi beberapa tahun lalu, diketahui telah kembali terjadi penurunan. “Adanya proyek seperti ini, sebagai Pengempon dan Pengemong, kami sambut dengan baik. Tentunya tanpa menghilangkan kesucian Pura,” ungkapnya.
Turah Joko pun kembali menegaskan, pengerukan tebing tersebut bukan untuk pembangunan akomodasi pariwisata. Bahkan jika pengerukan tebing itu adalah untuk merusak alam, dirinya memastikan akan menjadi yang pertama menyatakan penolakan.
“Kami menghormati pendapat-pendapat yang disampaikan oleh umat sedharma. Karena itu merupakan bukti perhatian kepada Pura Uluwatu. Tetapi kami selaku Pengempon dan Pengemong, sepakat dan mengucapkan terimakasih kepada Pemkab Badung yang telah memberikan penanganan seperti apa yang dilaksanakan saat ini. Rencana penanganan ini sudah bergulir sejak 5 atau 6 tahun lalu. Dan sekarang, sudah bisa terwujud. Jadi astungkara kami sangat berterimakasih kepada Pemda Badung dalam hal ini Pak Giri Prasta yang sudah membantu. Kami jamin tidak ada akomodasi pariwisata dan lain sebagainya di sana,” pungkasnya.
Terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Badung, IB Surya Suamba juga menyampaikan hal senada. Dia menegaskan bahwa pekerjaan yang dilakukan itu pada dasarnya adalah untuk mengamankan peninggalan budaya leluhur, bukan malah sebaliknya. “Itu (akses inspeksi.red) memang hanya untuk pengamanan tebing Pura. Tidak untuk kepentingan umum,” singkatnya. (adi,dha)
