BULELENG – Komitmen Pemkab Buleleng untuk memberikan jaminan kesehatan bagi warga masyarakat menuai hasil yang membanggakan.
Sinergitas bersama stakeholder terkait dalam mendorong masyarakat untuk ikut serta dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) hingga mencapai 100,64 % jumlah kepesertaan pada periode Juli 2024, mengantarkan Pemkab Buleleng bersama 33 provinsi dan 460 kabupaten/kota di Indonesia mendapatkan penghargaan berupa Universal Health Coerage (UHC) Award Tahun 2024.
“Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen pemerintah daerah dalam mendaftarkan penduduknya pada program JKN,” tandas Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin pada acara penyerahan UHC Award kepada 33 Kepala Daerah Provinsi dan 460 Kepala Daerah Kabupaten/Kota se-Indonesia, Kamis (8/8/2024).
Wapres Ma’ruf Amin juga menyampaikan ucapan rasa terima kasih kepada seluruh pemerintah daerah yang telah menunjukkan komitmen tinggi dalam mendukung Program JKN sebagain wujud komitmen negara dalam memberi jaminan kesehatan bagi masyarakat Indonesia.
“Pencapaian ini tidak lepas dari sinergi dan kolaborasi yang solid antara BPJS Kesehatan, kementerian/lembaga, dan seluruh pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus mendorong setiap penduduk yang berada di wilayahnya terdaftar sebagai peserta aktif dalam Program JKN,” tandasnya.
Ia menegaskan pemerintah pusat, daerah dan fasilitas kesehatan harus memastikan setiap warga negara Indonesia bisa mengakses layanan kesehatan, tanpa terkendala biaya dan lokasi.
“Karena Program JKN mendapatkan pengakuan dari Internasional Social Security Association, ISSA,” kata Ma’ruf Amin dibenarkan Mohammed Asman.
Selaku Presiden ISSA, Mohammed Asman menyatakan penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap keberhasilan Indonesia dalam mencapai UHC, negara yang serius dalam memberi perlindungan/jaminan kesehatan.
“UHC sangat penting untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki akses ke layanan kesehatan yang berkualitas, yang sejalan dengan prinsip kami. Dalam mencapai UHC, melibatkan berbagai upaya yang signifikan, seperti menjangkau semua masyarakat, dan memastikan pengelolaan Program JKN dalam rangka keberlanjutan finansial,” tandas Mohammed Asman diapresiasi Ghufron Mukti.
Selaku Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti menyampaikan apresiasi sekaligus terimakasih kepada seluruh kepala daerah atas suksesnya Program JKN.
“Capaian UHC di berbagai daerah merupakan bentuk implementasi pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia No 1 tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional, JKN,” tegasnya.
Ia memaparkan, jumlah kepesertaan JKN per 1 Agustus 2024 telah mencapai 276.520.647 jiwa, atau 98,15 persen dari total penduduk di Indonesia.
“Pencapaian ini bukan hanya tentang jumlah kepesertaan, tetapi juga memastikan seluruh penduduk memiliki akses terhadap layanan kesehatan,” ujarnya.
Untuk memastikan akses layanan kesehatan tersebut, per 1 Agustus 2024 BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 23.205 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 3.129 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).
“Selain itu, BPJS Kesehatan juga memberikan pelayanan bagi masyarakat di Daerah Belum Tersedia Fasilitas Kesehatan Memenuhi Syarat (DBTFMS), di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), salah satunya melalui kerja sama dengan rumah sakit terapung,” ungkapnya.
Sejak awal pelaksanaan Program JKN, BPJS Kesehatan terus mengalami peningkatan baik dari sisi penerimaan iuran maupun pemanfaatan layanan.
Pada tahun 2014, kata Ghufron, tercatat 92,3 juta pemanfaatan layanan per tahun, sementara pada tahun 2023 angkanya meningkat menjadi 606,7 juta pemanfaatan atau sekitar 1,7 juta pemanfaatan layanan setiap harinya.
“Hal ini menunjukkan semakin banyak masyarakat yang percaya dengan Program JKN. BPJS Kesehatan juga kembali mencatatkan predikat WTP atau WTM untuk laporan keuangan selama 10 kali berturut-turut. Pencapaian ini menunjukkan konsistensi BPJS Kesehatan dalam menerapkan tata kelola yang baik, serta menjalankan Program JKN dengan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas,” tandasnya.
Ia berharap Program JKN dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia semakin baik.
“Maka dari itu saya mengajak seluruh kepala daerah untuk mendaftarkan seluruh warganya sebagai peserta JKN bagi yang belum memperoleh predikat UHC. Bagi yang telah meraih predikat UHC, diharapkan untuk mempertahankan dan memastikan seluruh penduduk telah didaftarkan sebagai peserta JKN,” pungkasnya. (kar/jon)
