Badan Anggaran (Banggar) DPRD Badung menggelar rapat kerja dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Badung.
MANGUPURA – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Badung menggelar rapat kerja dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Badung bertempat di Ruang Rapat Madya Gosana, Selasa (23/7). Rapat yang dihadiri oleh jajaran eksekutif dan legislatif ini membahas rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan tahun 2024.
Anggota Banggar yang hadir dalam raker tersebut antara lain Nyoman Dirga Yusa, I Nyoman Graha Wicaksana, Made Suwardana, serta I Made Retha serta dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Badung, Putu Parwata. Sekda Badung, Wayan Adi Arnawa, beserta jajarannya juga turut hadir dalam rapat tersebut.
Dalam kesempatan tersebut, Putu Parwata memberikan sejumlah catatan terkait program-program yang akan dicanangkan dalam KUA-PPAS APBD perubahan tahun 2024. “Ada beberapa catatan yang kami berikan terkait program-program yang akan dicanangkan,” ujar Parwata. Namun demikian, pihaknya tetap mengapresiasi semangat pemerintah dalam mewujudkan program mandatori, termasuk alokasi anggaran pendidikan sebesar 20,3 persen dari total belanja daerah dan alokasi anggaran kesehatan sebesar 12,56 persen dari total belanja daerah.
“Kami mengapresiasi semangat pemerintah dalam membangun infrastruktur, utilitas, dan lainnya. Anggaran yang dialokasikan mencapai sekitar Rp. 2,5 triliun untuk proyek-proyek seperti jalan, jembatan, pengelolaan sampah, air bersih, dan lain-lain yang sesuai dengan mandatori untuk kepentingan masyarakat Badung,” ungkap Parwata.
Selain itu, Parwata juga menyoroti pentingnya penyertaan modal di BPD Bali, di mana Badung sebagai pemegang saham mayoritas diusulkan untuk merancang penyertaan modal secara bertahap hingga mencapai kesepakatan sebesar Rp1,8 triliun.
Menanggapi hal tersebut, Sekda Badung, Wayan Adi Arnawa menyatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti arahan dari DPRD dan berharap dapat merealisasikan program-program tersebut. “Kami akan fokus pada pembangunan infrastruktur, salah satunya untuk mengatasi kemacetan,” katanya.
Pihaknya menambahkan bahwa pemerintah tidak ingin kehilangan momentum dan bertekad untuk mempersiapkan diri dengan baik dalam menyambut lonjakan pariwisata. “Kami tidak ingin ada kesan bahwa kita tidak siap menerima lonjakan pariwisata,” tegasnya.
Dengan adanya catatan dan arahan yang diberikan oleh DPRD, diharapkan rancangan KUA-PPAS APBD perubahan tahun 2024 dapat disusun dan dilaksanakan dengan lebih baik, sehingga program-program yang telah direncanakan dapat berjalan dengan efektif dan efisien untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Badung. (litt)
