BULELENG – Penjabat (Pj) Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana membuka kegiatan diskusi Tata Kelola Kelautan dan Perikanan (TK2P) bagi nelayan kecil di Kabupaten Buleleng.
Selain menekankan pentingnya pengetahuan dan pemahaman nelayan dalam menatakelola potensi kelautan dan perikanan Buleleng yang melimpah, pada diskusi yang digelar Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) bersama PT. Teknology Geophysical Service (TGS) Indonesia juga diingatkan agar dilakukan percepatan realisasi kompensasi (ganti untung) atas 297 unit rumpon milik 60 nelayan yang dibersihkan dari perairan untuk kepentingan survey seismik.
“Setelah survey seismik mulyiclient 2D dan 3D yang dilakukan TBS berakhir tanggal 4 Maret 2024, saya minta kepada PT. TGS agar segera mecairkan kompensasi, ganti untung pengangkatan rumpun milik 60 nelayan Buleleng,” tandas Lihadnyana saat membuka diskusi dan penyerahan kompensasi di Wantilan DTW Eks Pelabuhan Buleleng, Kamis (7/3/2024).
Kepala BKPSDM Provinsi Bali ini menegaskan, kompensasi atau ganti untung atas 279 unit rumpon senilai Rp 9,5 Miliar harus segera direalisasikan karena sangat dibutuhkan oleh 60 orang nelayan yang tersebar pada beberapa desa seperti Desa Tejakula, Kubutambahan, Bungkulan, Tangguwisia, Pengastulan, Banjar Asem, Patas dan Desa Celukan Bawang.
“Karena, dana kompensasi itu sangat dibutuhkan oleh nelayan yang selama kegiatan survey, pemetaan potensi migas diperairan Bali Utara dari tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan 4 Maret 2024, para nelayan tidak bisa beraktifitas seperti biasa sehingga berpengaruh pada kondisi perekonomian mereka, sehingga saya minta agar kompensasi itu segera dicairkan,” tegasnya.
Sesuai informasi saat pelaksanaan panen perdana bersama Danrem 163/Wirasatya, dari 3 rumpon sistem keramba tancap laut (KTL), 3 rumpon dalam 5 bulan menghasilkan 20 ton ikan bandeng, artinya potensi perikanan Buleleng sangat besar.
Dengan adanya survey seismik, kata Lihadnyana, para nelayan tidak bisa beraktifitas seperti biasa sehingga sangat berpengaruh pada kondisi perekonomian mereka.
“Makanya akan saya cek benar-benar di BPD Bali, kalau bisa sore ini sudah masuk ke rekening para nelayan. Bukan masalah nilai kompensasinya, tapi mata pencaharian para nelayan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga,” tandasnya.
Lihadnyana juga berharap melalui diskusi yang difasilitasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dapat menghasilkan solusi terbaik bagi nelayan paska berakhirnya survey siesmik.
“Intinya, setelah survey siesmik berakhir, apakah nelayan bisa membuat dan mengoperasikan rumpon kembali diatas areal survey. Selain kompensasi, hal ini juga yang harus mendapatkan kepastian bagi nelayan Buleleng sehingga bisa beraktifitas seperti biasa, turut serta membangun Buleleng, harus bangga jadi orang Buleleng,” tandas Lihadnyana diapresiasi Aditya Pranajaya.
Selaku Kepala BPD Bali Cabang Singaraja, Made Aditya Pranajaya mengapresiasi sikap Pj Bupati Buleleng untuk memastikan penerimaan hak para nelayan atas rumpon mereka.
“Dari hasil pengecekan transaksi, sampai dengan hari ini baru 5 dari 60 rekening para nelayan yang sudah terealisasi melalui BPD Bali Cabang Singaraja. Kami hanya memfasilitasi transfer dana kompensasi dari PT. TGS kepada nelayan,” tandas Aditya dibenarkan Ahmad.
Selaku Senior Public Relations PT. TGS, Sholahudin Ahmad mengungkapkan realisasi kompensasi rumpon yang telah diangkat dan didata kepemilikannya akan dilakukan dalam minggu ini.
“Semua sudah terdata, diverifikasi dan ditandai kepemilikan rumpon yang saat ini terkumpul di sekitar Pelabuhan Celukan Bawang. Dalam minggu ini, insyallah kita bisa cairkan dana kompensasi senilai Rp 9,5 Miliar kepada 60 nelayan,” tegasnya.
Sementara hasil survey, berupa peta prospek akan segera diolah dan dilaporkan kepada Kementerian ESDM untuk bisa ditawarkan kepada investor yang berminat untuk melakukan investasi pengeboran,” pungkasnya. (kar/jon)
