BULELENG – Kapolda Bali Irjen. Pol. Ida Bagus Kade Putra Narendra melaksanakan kunjungan kerja (kunja) di Polres Buleleng. Selain memastikan kesiapan sarana dan prasarana serta personil dalam Operasi Mantap Brata tahun 2023-2024, pada acara Fokus Group Diskusi (FGD) bersama Pj. Bupati Buleleng, Forkopimda dan jajaran Polres Buleleng juga ditekankan pentingnya koordinasi dan sinergitas Polri dengan TNI, Pemkab, KPU, Bawaslu dan instansi terkait lainnya dalam mensukseskan pesta demokrasi, Pemilu tahun 2024.
“Sesuai arahan Bapak Kapolri, kita semua harus menyiapkan dan memastikan Pemilu tahun 2024 berjalan aman dan lancar,” tandas Kapolda Putra Narendra pada acara FGD di Mapolres Buleleng, Kamis (23/11/2023).
Kapolda Putra Narendra mengajak semua pihak berkomitmen, bersama-sama mengawasi tahapan pelaksanaan Pemilu tahun 2024, menuju Hari Pemungutan Suara tanggal 14 Februari 2024.
“Melalui kesempatan yang baik ini saya mengajak kita semua untuk bersama-sama mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, khususnya kegiatan kampanye sehingga tidak menimbulkan polemik yang dapat memicu gangguan kamtibmas,” tegasnya.
Ia juga mengajak semua pihak, terutamanya parpol peserta Pemilu untuk menjadikan kampanye pemilu sebagai wahana pendidikan politik bagi masyarakat yang dilakukan secara bertanggung jawab guna meningkatkan partisipasi pemilih pada penyelenggaraan pesta demokrasi, Pemilu tahun 2024.
Pada acara yang juga dihadiri tokoh masyarakat dan tokoh agama di Kabupaten Buleleng, Kapolda Narendra menekankan selain pemetaan potensi ancaman, lokasi kerawanan dan langkah antisipasi, koordinasi dan sinergitas semua pihak dalam mewujudkan kondusifitas merupakan kunci kelancaran pesta demokrasi, pemilu yang dilaksanakan.
“Tingkatkan kegiatan cooling system dan analisis kerawanan yang mungkin terjadi pada Pemilu tahun 2024. Tetap upayakan tindakan preemtif dan preventif agar situasi kamtibmas Buleleng tetap terjaga dan kepada seluruh personil Polri agar tetap menjaga netralitas, jangan ikut berpolitik karena tugas kita mengamankan, selama kegiatan politik berlangsung,” tegasnya.
Apabila ada personil yang melanggar, lanjut Narendra, Bidpropam agar langsung menindaklanjuti dengan melaksanakan proses penegakan disiplin. “Pemberian sanksi disiplin, sanksi kode etik sampai pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH,” terangnya.
Seluruh jajaran yang mendapat tugas pengamanan, dari pengamanan gudang logistik Pemilu, agar berkoordinasi dengan KPU dan memastikan terpenuhinya alat pemadam ringan, APAR serta asesmen kesiapan dan kelayakan gudang logistik.
“Humas Polri jajaran Polres lakukan cyber patrol menyangkut informasi hoax di media online, diamati jangan sampai merugikan masyarakat kita dan antisipasi informasi, berita yang berisi provokasi,” pungkasnya. (kar,dha)
