BULELENG – Wakil rakyat di DPRD Kabupaten Buleleng mengapresiasi jawaban Pj. Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana atas pemandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LKPJ-APBD) Tahun 2022.
Selain mengapresiasi jawaban dan langkah strategis terhadap persoalan, saran serta masukan sebagaimana disampaikan fraksi, dewan juga mendorong upaya pengentasan kemiskinan serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dirancang eksekutif. “Kami mengapresiasi jawaban Pj. Bupati atas pemandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Buleleng dan tetap berharap komitmen dari eksekutif untuk menindaklanjuti catatan, temuan sebagaimana tertuang dalam LHP BPK Republik Indonesia atas pelaksanaan APBD tahun 2022,”tandas Ketua DPRD Kabupaten Buleleng Gede Supriatna usai memimpin rapat paripurna di Gedung Rakyat DPRD Kabupaten Buleleng, Rabu (12/7/2022).
Supriatna menegaskan, strategi percepatan pemulihan ekonomi yang dilakukan untuk menurunkan angka kemiskinan, pengangguran dan gini rasio antara lain melalui transformasi ekonomi berupa prioritas bagi pelaku UMKM, hilirisasi sektor pertanian,pemberdayaan masyarakat pesisir dan penciptaan lapangan kerja patut diapresiasi.
“Karena poin yang kita harapkan dari pelaksanaan APBD adalah pengentasan kemiskinan, pengangguran, peningkatan pendapatan asli daerah serta peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.
Ia menambahkan, dewan mendorong upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi yang dilakukan eksekutif untuk mengoptimalkan PAD Buleleng.
“Kita mendorong pendataan potensi subjek dan objek pajak, kerjasama dalam pemungutan pajak, termasuk digitalisasi transaksi keuangan untuk peningkatan PAD, yang pada akhirnya bertujuan untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Buleleng,” tandasnya.
Senada dengan Ketua DPRD Buleleng, Ketut Lihadnyana selaku Pj. Bupati Buleleng menandaskan sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam tata kelola keuangan daerah sangat dibutuhkan, sehingga APBD yang dirancang bersama, benar-benar tertuju dan bermanfaat bagi masyarakat.
“Diantaranya, penciptaan lapangan kerja melalui padat karya, ekonomi kreatif dan digital yang disinergikan dengan sektor pariwisata sebagai penggerak ekonomi masyarakat di Kabupaten Buleleng,” tandasnya.
Terkait optimalisasi PAD, dilakukan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi, serta elektronifikasi pengelolaan keuangan daerah. “Kami sangat sependapat dan Pemkab Buleleng telah melakukan berbagai upaya meningkatkan PAD diantaranya Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah dan lain-lain PAD yang sah,” terangnya.
Ia juga sependapat, penyusunan perencanaan anggaran daerah dilakukan secara realistis, sehat, produktif dan transparan dengan mempertimbangkan kemampuan pendapatan daerah. (kar,dha)
