GIANYAR – Kondisi kantor pemerintahan di Kabupaten Gianyar, berbanding terbalik dengan wajah kota Gianyar yang tertata apik dengan taman dan lampu hiasnya.
Sebab sejumlah kantor dinas di Kabupaten Gianyar kini masih ngontrak di bangunan ruko, bangunan perorangan, yang jauh dari pusat pemerintahan.
Bahkan Pos Induk Pemadam Kebakaran Gianyar pun kini nomaden atau berpindah-pindah, karena tak memiliki gedung permanen.
Kantor dinas yang mengontrak ruko atau bangunan milik perseorangan ini, mulai dari BPBD Gianyar, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Gianyar, sementara Dinas Kesehatan Gianyar menggunakan gudang farmasi milik Pemda Gianyar sebagai kantor. Lalu, ada juga Perusda Bank Gianyar, yang menyewa ruko sebagai kantor, dan lain sebagainya.
Bupati Gianyar, Made Mahayastra saat ditemui, Rabu (7/6/2023) tak menampik kondisi tersebut. Kata politisi asal Payangan tersebut, saat ini sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) masih menyewa ruko maupun bangunan pribadi sebagai kantor. Ia pun mengakui, dengan kondisi demikian, masyarakat tak bisa terlayani secara nyaman.
“Bisa disebut Puspem itu kebutuhan mendesak. Yang namanya pelayanan publik itu tak bisa dilepaskan dengan kantor. Karena pelayanan publik yang baik, masyarakat tahu dimana dia duduk, apa urusannya di sana. Setelah ini dia kemana. Dan di tempat duduk minimal adem ada AC, dan terlayani dengan baik. Sekarang, karena kantor kita begini, itu tidak mungkin dilakukan. Ada yang menyewa ruko, menyewa tempat pribadi. Nah, (pembangunan puspem) itulah yang sekarang akan menjadi skala prioritas,” ujar Mahayastra.
Terkait kapan Puspem akan dibangun, Mahayastra mengatakan kemungkinan tahun 2025. Sebab saat ini pihaknya masih membuat rancangan bangunan dan analisis, agar kedepan tidak menjadi persoalan.
Sebab, kata Bupati Mahayastra, pembangunan puspem itu membutuhkan anggaran besar, dan luas lahan pembangunan mencapai lima hektar. Nantinya, lahan untuk Puspem ini, kata dia, tetap menggunakan lahan di pusat kantor pemerintahan saat ini.
“Itu kemungkinan baru kita bisa dilaksanakan, kalau dari analisis yang kita buat, mungkin tahun 2025. Namun langkah-langkah perencanaan, walaupun saya menjelang berhenti di bulan September 2023, tetap akan saya lakukan. Baik dari sisi kebutuhan ruangan, gedung, dan lainnya. Itu kita kaji dulu. Baru anggaran mengikuti,” ujarnya.
Lebih jauh, anggaran yang dibutuhkan dalam membangun Puspem ini sekitar Rp800 miliar. Sebab dalam rancangannya, lima atau empat OPD akan ditaruh dalam satu tower atau gedung bertingkat.
“Kalau dilihat dari seluruh OPD itu sudah kita rancang. Minimal ada lima tower. Beberapa OPD akan digabung. Dalam satu tower itu bisa empat atau lima OPD. Anggaran, kalau mau bikin lima tower, minimal satu tower itu perlu biaya Rp100 miliar, ditambah lagi mekanikal elektrikal, dan lainnya, minimal anggaran yang dibutuhkan Rp800 miliar,” ujarnya.
“Puspem ini akan menggunakan lahan lima hektar di kawasan kantor pemerintahan saat ini. Tidak ada menggusur jalan maupun membeli tanah lagi. Tapi untuk jalan, nanti kita tata teknisnya. Apakah nanti di bawah tanah atau bagaimana. Kajiannya sudah lengkap. Kalau nanti saya berhenti (jadi Bupati) saya tidak tahu apakah pemimpin nanti bisa menjalankan. Karena untuk membangun ini tak hanya butuh kepintaran, tapi juga butuh nyali dan relasi di pusat,” pungkasnya. (jay,dha)
