BULELENG – Sekretaris Daerah (Sekda) Buleleng membuka sidang Tim Pengendali Mutu (TPM) Kabupaten Buleleng, terkait penyusunan kajian pemetaan database rawan konflik.
Selain menekankan pentingnya database sebagai dasar pertimbangan kebijakan pemerintah, penelitian dan pemetaan mencakup desa/kelurahan untuk mencari variabel penyebab rawan konflik juga diharapkan bisa disinkronkan dengan analisis TNI/Polri dalam melokalisir daerah rawan konflik.
“Melalui kegiatan ini, Pemkab Buleleng diharapkan memiliki database terkait kerawanan konflik, walau saat ini Kabupaten Buleleng tidak masuk kategori rawan konflik nasional. Namun, kewaspadaan tidak boleh diabaikan,” tandas Sekda Suyasa saat membuka kegiatan di Ruang Seminar Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) Singaraja, Kamis (16/3/2023).
Pada acara yang dihadiri Anggota Forkompinda, Kepala BKBP Buleleng Komang Kappa Tri Aryandono, Kepala BP2IB Buleleng Made Supartawan, Ketua MDA Buleleng, Ketua MUI Buleleng, FPK, FKDM dan PHDI Buleleng, Sekda Suyasa menegaskan keberadaan penduduk Kabupaten Buleleng yang heterogen, dengan karakteristik desa/kelurahan yang berbeda satu dengan lainnya.
“Sehingga perlu dilakukan kajian dan penelitian melibatkan perguruan tinggi (PT) dalam hal ini Undiksha Singaraja, untuk mengetahui variabel pemicu/potensi terjadinya rawan konflik. Tidak menjelang Pemilu saja, namun secara berkesinambungan untuk mewujudkan situasi daerah yang kondusif,” terangnya.
Setelah pemaparan laporan awal dari TPM, ia juga berharap peserta yang juga berasal dari kecamatan, desa dan kelurahan juga diharapkan aktif memberikan saran dan masukan.
Senada dengan Sekda Buleleng, Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed. selaku Dekan FHIS Undiksha mengungkapkan sesuai historisnya, faktor pemicu konflik antara lain, perbedaan politik, pendidikan, agama, adat dan etnis.
“Tujuan dari penelitian dan kajian ini adalah menganalisis aspek pemicu terjadinya konflik, memformulasikan pemetaan tingkat kerawanan konflik, menyusun rekomendasi kebijakan dan mitigasi untuk bisa meminimalisasi terjadinya konflik di Kabupaten Buleleng,” tandas Sukadi dibenarkan Wakil Dekan 1 FHIS Undiksha, Dr. I Nengah Suastika.
Selaku anggota TPM, Suastika menambahkan, selain database penelitian menyasar kelompok parpol, pemerintah, TNI/Polri, KPU/Bawaslu, LSM dan tokoh agama/masyarakat, juga diharapkan melahirkan mitigasi konflik meliputi analisis sumber, pemetaan wilayah dan strategi meminimalisir konflik. (kar,dha)
