BULELENG – Pemkab Buleleng berkomitmen mewujudkan gerakan menuju Kabupaten Cerdas (Smart City). Selain pemenuhan sarana prasarana, penjabat (Pj) Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana diwakili Plt. Asisten III Setda Buleleng Gede Sugiartha Widiada juga telah melakukan penandatanganan nota kesepakatan, Memorandum of Understanding (MoU) dengan Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan (LAIP) Kementerian Kominfo Republik Indonesia, Bambang Dwi Anggoro.
“MoU Gerakan menuju Kabupaten Cerdas, Smart City penting dilakukan untuk memudahkan birokrasi, pemerintah dalam memberikan pelayanan secara cepat, mudah dan transparan kepada masyarakat,” ungkap Gede Sugiartha Widiada usai penandatanganan MoU Smart City secara serentak bersama dengan kabupaten/kota lainnya di Indonesia, secara virtual di Ruang Rapat Lobby Kantor Bupati Buleleng, Selasa (28/2/2023).
Sugiartha didampingi Kepala Bappeda Buleleng Putu Ayu Reika Nurhaeni dan Kepala Dinas Kominfosanti Buleleng Ketut Suwarmawan mengungkapkan penandatanganan MoU ini merupakan tindak lanjut proses assesment yang dilaksanakan tahun 2022.
“Dari 88 kabupaten/kota di Indonesia yang mengikuti assesment, terpilih sebanyak 50 kabupaten/kota untuk mengikuti gerakan menuju Smart City, dan Kabupaten Buleleng merupakan salah satu dari kabupaten yang terpilih,” tandas Sugiartha dibenarkan Suwarmawan.
Selaku Kadiskominfosanti Buleleng, Suwarmawan menambahkan setelah penandatanganan MoU, masing-masing daerah diminta membuat surat kesepakatan dan membantu menyiapkan proses penyelesaian laporan tertulis dalam rangka penyelesaian dokumen master plan Smart City. “Serangkaian dengan itu, akan dilaksanakan Bimtek, sebanyak empat kali didampingi langsung tim ahli dari pusat,” terangnya.
Sementara dalam arahanya, Bambang Dwi Anggora selaku Direktur LAIP Kementerian Kominfo Republik Indonesia menandaskan komitmen pimpinan daerah, dalam hal ini Pj Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana merupakan salah satu kriteria, poin penting dalam gerakan Smart City.
“Saat ini, pembangunan secara konvensional sudah banyak ditinggalkan penanggung jawab kota di seluruh dunia,” ungkapnya. Program ini merupakan salah satu inovasi dalam memberikan layanan publik kepada dunia usaha maupun masyarakat agar lebih baik dan transparan.
“Secara umum kita berhasil mewujudkan tatanan kepemerintahan yang lebih baik dengan skema program Smart City ini. Tahun ini masuk dalam tatanan era baru dimana provinsi dilibatkan menjadi salah satu bagian dalam membangun kesinambungan bangsa melalui provinsi cerdas, Provinsi tersebut adalah Jawa Barat dan DIY,” terangnya.
Pria yang akrab disapa Ibenk ini menambahkan, ada beberapa kriteria suatu wilayah menjadi kota cerdas, selain komitmen pimpinan dalam membangun daerah melalui IT dalam memberikan pelayanan yang lebih baik juga kemampuan keuangan daerah dan Indeks SPBE daerah.
“Saya memberikan apresiasi kepada seluruh kepala daerah beserta jajarannya atas semangat dan dedikasinya untuk mengikuti program Smart City. Semoga semuanya dapat menggerakkan jajarannya untuk melaksanakan Smart City yang nantinya akan memberikan manfaat yang terbaik bagi masyarakat,” pungkasnya. (kar,dha)
