MANGUPURA- Dalam rangka penyusunan RKPD Kabupaten Badung tahun 2024, Sekda Badung Wayan Adi Arnawa secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten di Kecamatan Tahun 2023 secara terpusat di Ruang Kertha Gosana Puspem Badung, Senin (6/2/2023).
Turut hadir Ketua Komisi IV DPRD Badung Made Suwardana, Para Pejabat OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, Tim Penyusun RKPD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2024, Pimpinan Instansi Vertikal di Kabupaten Badung, para Camat Se-Kabupaten Badung, Ketua Tim Penggerak PKK beserta Organisasi Kewanitaan Kabupaten Badung, para Perbekel dan Lurah se-Kabupaten Badung serta para Pimpinan Lembaga Kemasyarakatan di Kabupaten Badung.
Sekda Adi Arnawa dalam direktifnya menyampaikan, isu ancaman terjadinya resesi ekonomi global akibat adanya krisis pangan dan krisis energi, disikapi oleh Pemerintah Kabupaten Badung dengan mengambil strategi dan arah kebijakan melalui upaya–upaya percepatan transformasi ekonomi dan investasi daerah dalam rangka mewujudkan peningkatan stabilitas perekonomian dan daya saing daerah.
“Sejalan dengan arahan Pimpinan/Bapak Bupati, percepatan transformasi ekonomi secara bertahap dan berkelanjutan dengan lebih menitikberatkan pada pembangunan bidang pertanian dan UMKM tanpa meninggalkan bidang pariwisata perlu dilaksanakan oleh Kabupaten Badung, dalam rangka peningkatan stabilitas perekonomian dan daya saing daerah,” ujarnya.
Pihaknya juga menyatakan Kabupaten Badung membuka seluas-luasnya peluang investasi terutama di bidang pertanian dan UMKM dengan penyederhanaan dan pemberian kemudahan perizinan terkait investasi serta peningkatan infrastruktur untuk mendukung kelancaran investasi.
Sementara untuk mengantisipasi krisis pangan yang memberikan dampak dimensional berujung pada inflasi, Maka atas perintah Bupati Giri Prasta pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kadis Pertanian, bahwa di tahun 2023 sebagai langkah riil Badung akan mencoba membuat produksi beras sendiri yang gabahnya dari petani Badung sendiri.
“Kita jangan menggantungkan kebutuhan perut kita pada daerah lain, ini berbahaya. Padahal kita punya potensi dan lahan yang memadai, dengan adanya kebijakan penguatan ekosistem di bidang pertanian secara holistik. Kami ingin ekonomi Badung sustainable tidak hanya bergantung pada pariwisata. Tata kelola ini harus kita lakukan secara bersama-sama, terlebih Bapak Bupati sudah merancang insentif bagi para petani agar ada satu kebanggaan menjadi petani di Badung. Untuk itu kita harus merealisasikan visi pimpinan kita yaitu Melanjutkan Kebahagiaan Masyarakat Badung Melalui Pembangunan Yang Berlandaskan Tri Hita Karan,” tegasnya.
Disisi lain guna menjaga kenyamanan wisatawan selama liburan di Kabupaten Badung, Sekda Adi Arnawa mengungkapkan bahwa Badung komit ingin mengurai kemacetan yang kerap terjadi di wilayah Kuta Selatan dan Canggu.
“PUPR saya minta untuk melakukan pemetaan dalam rangka mengantisipasi kemacetan, karena pariwisata itu harus nyaman. Semoga di tahun 2023 sesuai petunjuk Bapak Bupati jalan lingkar selatan bisa kita eksekusi dan untuk memecah kemacetan Canggu kita sudah siapkan anggaran Rp100 miliar lebih,” pungkasnya.
Sementara itu Kepala Bappeda Kabupaten Badung Made Wira Darmajaya melaporkan, adapun tujuan pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah sebagai media penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan kegiatan prioritas pemerintah desa/kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di kecamatan.
Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan mencakup usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang tertuang dalam daftar usulan desa/kelurahan yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan harus sesuai dengan sasaran dan prioritas pembangunan.
“Setelah acara pembukaan ini, maka akan dilanjutkan dengan melaksanakan Musrenbang di masing-masing Kecamatan dari tanggal 8-17 Februari. Melalui tema Percepatan Transformasi Ekonomi dan Investasi Daerah Dalam Rangka Peningkatan Stabilitas Perekonomian dan Daya Saing Daerah, maka setiap usulan kegiatan masyarakat hasil kesepakatan peserta Musrenbang Kecamatan akan diprioritaskan secara optimal untuk mendapatkan alokasi anggaran yang proporsional pada tahun 2024,” ujarnya. (litt)
