BULELENG – Diskusi akhir tahun bertajuk ‘Jele Melah Dipimpin Penjabat Bupati’ yang digelar Komunitas Jurnalis Buleleng (KJB), tak hanya dimanfaatkan Ketut Lihadnyana selaku Penjabat (Pj) Bupati Buleleng untuk menanggapi aspirasi yang disampaikan narasumber dan peserta diskusi.
Pada acara tahunan KJB yang dihadiri Anggota Komisi IX DPR Republik Indonesia Ketut Kariyasa Adnyana, Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna, Ketua PWI Bali IGMB Dwikora Putra, tokoh LSM serta pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Buleleng juga digeber tugas utama pemerintah.
“Ada dua tugas utama pemerintah, yakni melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik dan mewujudkan pelayanan publik yang prima,” tegas Ketut Lihadnyana pada Diskusi Akhir Tahun dan penyerahan KJB Award tahun 2022 di Gedung Mr I Gusti Ketut Pudja, Kawasan Wisata Eks Pelabuhan Buleleng, Rabu (21/12/2022).
Kepala BKPSDM Provinsi Bali ini menandaskan kedua tugas tersebut saling terkait sehingga ketika tata kelola pemerintahan berbasis digitalisasi saat ini dikerjakan dengan baik, tentunya akan bermuara pada pelayanan publik yang prima. “Pelayanan publik yang efektif, transparan, mudah, cepat dan pasti. Terkait tata kelola pemerintahan saat saya masuk kesini, saya berpikir bahwa saya akan mengambil jalan mendaki. Walaupun tidak mudah, saya lakukan agar Buleleng pasti berada di puncak,” terangnya.
Sementara untuk pelayanan publik, seluruh jajaran diminta agar bekerja sesuai standar prosedur, norma dan kriteria yang ada. “Saya selalu mengajak birokrat mengedepankan semangat melayani, salah satunya pada pemenuhan layanan kesehatan bagi warga masyarakat kurang mampu di Buleleng. Melalui diskusi fokus dan terarah bersama DPRD, BPJS, Dinsos dan Dinkes, akhirnya tercapai kesepakatan layanan JKN-KIS,” ujarnya.
Ia menegaskan, saat ini seluruh warga kurang mampu di Buleleng mendapat layanan JKN secara mudah tanpa terkecuali. “Saya katakan, mari buat dua jam ini menyusun pola, agar masyarakat miskin yang sakit dimudahkan untuk itu. Cukup dengan KTP saja, kalau orang sakit masih kita buat kesana kemari, betapa dosanya kita,” ujarnya.
Pemkab Buleleng juga memiliki APBD yang semakin efektif dan efisien. “Jangan sampai APBD lebih banyak untuk biaya birokrasi, biaya operasional dibandingkan biaya untuk masyarakat. Sangat realistis, tidak bisa memenuhi semua keinginan masyarakat, salah satunya pemotongan dana hibah.
“Seperti hibah KONI, yang dipotong belanja yang tidak sesuai norma. Sementara, terkait pembinaan atlet untuk regenerasi dan peningkatan prestasi tidak tersentuh. Apapun yang dilakukan KONI untuk membawa Buleleng ke arah lebih baik, pasti saya dukung dan lakukan, karena saya orang Buleleng,” tegasnya.
Pada acara diskusi yang dirangkaikan dengan penyerahan KJB Awards Tahun 2022 kepada mantan Humas Kejari Buleleng, Anak Agung Ngurah Jayalantara, Pj Bupati Buleleng yang dilantik berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri Republik Indonesia) ini juga menggeber rencana perbaikan sejumlah kantor pelayanan publik dan pemanfaatan Pasar Banyuasri sebagai Mall Pelayanan Publik (MPP).
“Dengan dana hibah, kantor kelurahan sebagai tempat pelayanan publik kita perbaiki sehingga menjadi lebih layak. Selain itu, rencana pembangunan MPP juga dibangun pada tahun 2023 dengan dana BKK Provinsi Bali,” ungkapnya.
Dengan adanya MPP, UMKM akan difasilitasi agar dapat mengembangkan usaha dan naik kelas. “Meski kita memerlukan PAD dari pajak dan retribusi jangan sampai menjerat orang- orang-orang kecil,” tandas Lihadnyana sembari meminta agar media mengingatkan, menegur dan memberi masukan dalam satu visi bagaimana Buleleng harus menjadi yang terdepan. (kar,dha)
