BULELENG – Lokasi penenggelaman Eks Kapal Perang TNI AL, KRI Ki Hajar Dewantara belum final. Adanya saran masukan dari anggota DPRD Buleleng Ketut Dody Tisna Adi dan tokoh masyarakat Desa Bondalem Putu Tirta Adnyana, membuat Pemkab Buleleng kembali menggelar rapat koordinasi melibatkan instansi terkait termasuk Lanal Benoa dan Dinas Kelautan Provinsi Bali.
“Rapat koordinasi melibatkan pihak terkait ini kita lakukan untuk mendapatkan keputusan terbaik, mengingat pengelolaan pantai merupakan kewenangan Pemprov, hibah kapal kepada Buleleng dan penentuan titik penenggelaman kapal juga harus mempertimbangkan aspek teknis, sosial, historis dan regulasi,” ungkap Pj Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana usai memimpin rakor di Lobby Atiti Wisma Kantor Bupati Buleleng, Senin (10/10/2022).
Kepala BPKSDM Provinsi Bali ini menandaskan, dari rapat koordinasi diputuskan segera melakukan survei khusus untuk menentukan titik penenggelaman Eks Kapal Perang yang dihibahkan TNI AL kepada Pemkab Buleleng.
“Oleh karena itu, dari aspek sosial kemasyarakatan nanti kita harus ada survei detail secara teknis, dengan melibatkan semeton-semeton dari Bondalem yang bisa turun bersama-sama, untuk melihat secara riil setelah itu baru ditentukan dimana titiknya. Sehingga semuanya bisa menerima, semuanya bisa wellcome, dan yang kita tentukan adalah kawasan, bukan di titik A titik B, ini penentuan kawasan,” tegasnya.
Ia berharap melalui survei khusus, lokasi penenggelaman Eks. Kapal Perang TNI AL dengan nomor lambung 364 dapat ditentukan paling lambat minggu depan. “Harapan kita bersama, kita juga sepakat peluang ini jangan sampai hilang, mari kita bangun Buleleng,” pungkasnya. (kar,dha)
